JAKARTA I RMN Indonesia
Pengamat politik dan kebijakan publik Cecep Handoko, yang akrab disapa Ceko, menilai usulan penambahan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk Tahun Anggaran 2027 merupakan hal yang wajar.
Menurut Ceko, peningkatan kebutuhan anggaran dapat dipahami seiring dengan semakin kompleksnya tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri tidak hanya menghadapi persoalan kriminalitas konvensional, tetapi juga berbagai bentuk kejahatan dan gangguan keamanan yang berkembang mengikuti perubahan teknologi serta kondisi sosial masyarakat.
“Penambahan anggaran Polri pada dasarnya merupakan sesuatu yang wajar, sepanjang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas tugas yang dihadapi kepolisian,” ujar Ceko.
Ia mengatakan, luasnya cakupan tugas kepolisian membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelayanan publik, hingga menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi.
Di sisi lain, Ceko mengingatkan bahwa peningkatan anggaran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kinerja. Besarnya anggaran, menurut dia, tidak boleh hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga harus diukur berdasarkan manfaat dan hasil yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai penambahan anggaran hanya berhenti pada peningkatan belanja. Harus ada indikator yang jelas mengenai peningkatan pelayanan, profesionalisme, efektivitas penegakan hukum, dan keamanan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ceko menilai transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam setiap pembahasan mengenai peningkatan anggaran negara, termasuk anggaran Polri. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa tambahan anggaran benar-benar digunakan untuk memperkuat pelaksanaan tugas kepolisian.
Tantangan Keamanan Terus Berkembang
Menurut Ceko, tantangan keamanan saat ini tidak lagi sederhana. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang membutuhkan kemampuan, peralatan, serta sumber daya manusia yang memadai.
Selain itu, kepolisian dituntut memberikan pelayanan yang semakin cepat dan profesional. Masyarakat juga semakin kritis terhadap kinerja aparat penegak hukum.
Karena itu, peningkatan anggaran dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas institusi, selama penggunaannya dilakukan secara tepat sasaran.
“Polri harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Ketika pola kejahatan berubah dan kebutuhan masyarakat meningkat, kemampuan institusi juga harus ikut diperkuat,” katanya.
Anggaran Harus Berdampak Langsung
Ceko berharap setiap tambahan anggaran yang nantinya diberikan kepada Polri dapat diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas personel, penguatan teknologi, sarana dan prasarana, pelayanan publik, serta kemampuan menghadapi kejahatan modern merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.
Namun, ia kembali menekankan pentingnya pengawasan agar penggunaan anggaran tidak keluar dari tujuan utama.
“Prinsipnya sederhana, anggaran bertambah harus diikuti dengan kinerja yang meningkat.
Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Ia juga menilai pembahasan anggaran Polri perlu mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Penambahan anggaran harus dilakukan secara rasional dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan kemampuan keuangan negara.
Dengan demikian, menurut Ceko, perdebatan mengenai penambahan anggaran Polri seharusnya tidak hanya berfokus pada besar kecilnya nominal anggaran. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan kontribusi terhadap terciptanya keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta pelayanan publik yang lebih baik.
“Pada akhirnya masyarakat membutuhkan rasa aman dan pelayanan hukum yang baik. Itu yang harus menjadi ukuran utama ketika anggaran kepolisian ditingkatkan,” pungkas Ceko.(Agus).
