JAKARTA | RMN Indonesia
Lonjakan harga minyak dunia akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Sejumlah ekonom mengusulkan pemerintah mempertimbangkan realokasi anggaran dari beberapa program besar untuk menjaga stabilitas fiskal dan menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pemerintah dapat menggeser sebagian anggaran dari sejumlah program prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk memberi ruang fiskal yang lebih longgar bagi APBN.
Menurut Bhima, langkah tersebut bisa menjadi alternatif sebelum pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Ia memperkirakan terdapat potensi realokasi anggaran hingga sekitar Rp340 triliun dari sejumlah program besar maupun belanja yang dinilai kurang produktif.
“Pergeseran anggaran diperlukan untuk menjaga ruang fiskal, sehingga pemerintah tidak perlu langsung mengambil opsi menaikkan harga BBM,” ujar Bhima.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, memperkirakan harga minyak dunia masih berpotensi naik. Hal itu dipicu oleh konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta potensi gangguan distribusi energi global jika Selat Hormuz terdampak.
Ia menilai harga minyak yang saat ini telah menyentuh sekitar US$110 per barel bahkan berpotensi naik hingga kisaran US$150 per barel jika situasi geopolitik tidak segera mereda.
Di sisi lain, asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran US$70 per barel. Kondisi ini membuat beban subsidi energi berpotensi meningkat jika harga minyak dunia terus bertahan di level tinggi.
Fahmy menilai opsi menaikkan harga BBM sebaiknya menjadi langkah terakhir karena berisiko memicu inflasi serta menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah dapat terlebih dahulu mempertimbangkan penyesuaian atau pengurangan anggaran pada sejumlah program prioritas.
“Refocusing anggaran bisa menjadi langkah awal sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah hingga kini belum menyampaikan keputusan resmi terkait kemungkinan realokasi anggaran maupun penyesuaian kebijakan subsidi energi di tengah dinamika harga minyak dunia. (Fj)
