JAKARTA | RMN Indonesia
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah jika anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas.
Pernyataan ini muncul di tengah wacana penyesuaian belanja negara apabila lonjakan harga minyak dunia berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp 335 triliun pada tahun ini.
Namun pemerintah membuka kemungkinan melakukan efisiensi jika kondisi ekonomi global memicu tekanan terhadap keuangan negara.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima arahan resmi terkait rencana pemotongan anggaran program tersebut.
Ia menegaskan operasional BGN masih berjalan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.
“Sampai saat ini belum ada instruksi apa pun terkait dengan ini,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/3/2026).
Meski belum ada keputusan resmi, Dadan memastikan BGN akan mengikuti setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Menurutnya, stabilitas fiskal negara tetap menjadi prioritas, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini.
Ia menegaskan lembaganya siap menjalankan kebijakan apa pun yang diputuskan pemerintah pusat terkait pengelolaan anggaran program MBG.
“BGN akan laksanakan apa pun yang digariskan,” kata dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan simulasi risiko atau stress test terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak mentah dunia.
Simulasi ini dilakukan untuk melihat dampak yang mungkin terjadi terhadap kondisi APBN.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi memicu lonjakan harga minyak global.
Jika harga minyak dunia mencapai rata-rata 92 dolar AS per barel sepanjang tahun, defisit APBN diperkirakan dapat melebar.
“Kita sudah exercise kalau harga minyak 92 dollar AS selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6 persen lebih tadi,” kata Purbaya dalam agenda Buka Puasa Bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Angka tersebut melebihi batas aman defisit anggaran yang selama ini dijaga pemerintah, yaitu maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian untuk mencegah pelebaran defisit.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi pada sejumlah program belanja negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujar Purbaya
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menyentuh komponen utama program MBG.
Pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat tetap menjadi prioritas
Program MBG sendiri menyasar berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi, seperti anak sekolah, ibu hamil, hingga lansia. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan manfaat utama program tersebut tetap berjalan.
Menurut Purbaya, efisiensi lebih difokuskan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.
“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya (Fj)
