BANDUNG | RMN indonesia
Kementerian Pertanian mengalokasikan sebanyak 151 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk memperkuat pengendalian wabah di Provinsi Jawa Barat. Langkah ini menjadi bagian dari akselerasi vaksinasi ternak yang dilakukan secara masif dan terukur sepanjang 2026.
Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Hendra Wibawa, menegaskan alokasi vaksin tersebut bertujuan melindungi ternak, menekan risiko penularan PMK, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan nasional.
“Ini sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan,” kata Hendra saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Secara nasional, Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK sepanjang 2026. Pemerintah memfokuskan 80 persen vaksin untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen sebagai stok cadangan guna merespons cepat munculnya kasus baru.
“Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026,” ujar Hendra.
Alokasi vaksin tersebut dibagi ke dalam dua periode distribusi, yakni Januari–Maret dan Juli–Agustus, masing-masing sebanyak 75.500 dosis. Pada pengiriman tahap awal Januari, Jawa Barat telah menerima 60 ribu dosis, sementara sisa alokasi akan disalurkan secara bertahap.
Hendra menjelaskan, penyaluran vaksin ke tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Penjelasan itu disampaikan usai menghadiri kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang.
Langkah percepatan vaksinasi dilakukan sebagai respons atas dinamika kasus PMK di Jawa Barat. Berdasarkan data pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di wilayah tersebut.
Kondisi itu menempatkan Jawa Barat sebagai daerah prioritas pengendalian, mengingat tingginya populasi ternak serta intensitas lalu lintas ternak antarwilayah.
Selain vaksinasi, Hendra menekankan pentingnya penerapan biosekuriti secara konsisten. Menurutnya, biosekuriti berperan krusial dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun pergerakan ternak.
“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian serta partisipasi aktif para peternak dalam program vaksinasi PMK. Ia menilai pengendalian PMK membutuhkan sikap kooperatif dari seluruh pihak.
Menurut Asep, upaya pengendalian PMK harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, peternak, sektor swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, hingga perguruan tinggi.
“Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita,” imbuhnya.
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan vaksin PMK sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Amran.
Melalui program vaksinasi ini, pemerintah menargetkan penurunan signifikan kasus PMK sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. (fj)
