BANDUNG | RMN indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menaruh perhatian serius terhadap tingginya angka pengangguran yang masih membayangi Kota Bandung hingga 2026. Data Badan Pusat Statistik Kota Bandung mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 7,22 persen atau sekitar 99.275 orang dari total angkatan kerja 1,375 juta jiwa.
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menilai pekerja informal menjadi kelompok paling rentan terdampak kondisi ekonomi saat ini. Berdasarkan catatan BPS, jumlah pekerja informal di Kota Bandung pada 2022 mencapai 531 ribu orang dan diperkirakan melonjak menjadi sekitar 638 ribu orang pada 2026, atau hampir 50 persen dari total angkatan kerja.
“Pekerja informal ini sangat rawan terhadap situasi ekonomi sekarang. Karena itu, Pemkot Bandung harus mengoptimalkan upaya pendampingan,” kata Asep Mulyadi, Kamis (5/2/2026) malam.
Politikus PKS yang akrab disapa Asmul itu mendorong Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung agar lebih aktif memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM merupakan bagian besar dari sektor informal yang berpotensi menyumbang angka pengangguran.
“Mereka membutuhkan edukasi dan pelatihan berkelanjutan, mulai dari pemilihan produk, pengemasan, hingga pemasaran. Dukungan permodalan juga sangat penting,” ujarnya.
Asep menegaskan, penurunan angka pengangguran harus menjadi prioritas utama pada 2026. Ia menilai program bursa kerja atau job fair efektif sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.
“Kami mendukung penuh program prioritas Pemkot Bandung untuk menekan angka pengangguran,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan pengangguran membutuhkan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta sektor swasta.
“Tidak cukup hanya meningkatkan keterampilan, tetapi harus terhubung langsung dengan jejaring usaha agar dampaknya nyata,” pungkas Asep. (fj)
