BANDUNG | RMN indonesia
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan skema pembagian kewenangan penanganan jalan nasional yang rusak di sejumlah wilayah strategis, seperti Jalur Pantai Utara (Pantura), Kota Depok, hingga kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam pertemuan yang digelar Kamis (5/2/2026).
Dedi menilai kondisi jalan nasional yang dilalui kendaraan lintas provinsi membutuhkan penanganan yang lebih terfokus dan serius. Karena itu, ia menawarkan solusi agar kewenangan perbaikan jalan nasional dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami kemarin sudah bertemu dengan jajaran Kementerian PU dan menawarkan solusi,” kata Dedi, dikutip dari akun TikTok pribadinya yang telah dikonfirmasi ulang, Jumat (6/2/2026).
Dalam skema yang diusulkan, ruas jalan nasional penghubung antarprovinsi tetap menjadi prioritas dan ditangani langsung oleh Kementerian PU. Sementara itu, jalan nasional yang berada di pusat kota, kabupaten, dan kota diusulkan agar penanganannya diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Dedi, pembagian kewenangan tersebut akan mempermudah pengelolaan sekaligus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian PU.
“Jalan nasional yang berada di pusat-pusat kota, kabupaten, dan kota madya itu ditangani oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia mencontohkan, Jalan Pasteur di Kota Bandung dapat ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara Jalan Soekarno-Hatta menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Pola serupa juga dapat diterapkan di wilayah lain.
“Jalan nasional yang melintasi Kota Depok ditangani oleh Pemerintah Kota Depok. Yang melintasi Kabupaten Bogor, pusat kotanya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Begitu juga Kota Bogor. Ini tawaran,” tutur Dedi.
Dengan skema tersebut, Dedi berharap anggaran Kementerian PU dapat lebih difokuskan untuk menangani ruas jalan yang membutuhkan perbaikan berat dan mendesak, terutama jalur logistik dan mobilitas antarwilayah.
Ia menyebutkan, usulan ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian PU. Dedi berharap keputusan dapat segera diambil agar perbaikan jalan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Semoga dalam waktu cepat ada keputusan, sehingga kita sama-sama berfokus menangani kebutuhan infrastruktur jalan secara bersama-sama,” katanya.
Dedi juga berharap kondisi infrastruktur jalan di Jawa Barat ke depan semakin membaik dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya harapkan jalannya mulus, rumah rakyatnya bagus, dan kehidupan masyarakatnya terurus. Jawa Barat istimewa,” pungkasnya. (fj)
