JAKARTA I RMN Indonesia
Kedekatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan dua organisasi buruh besar, KSPSI dan KSBSI, mulai memunculkan spekulasi mengenai masa depan pengaruh politiknya setelah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Hal ini disampaikan Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra, Minggu (30/8/2026).
Hamdi menilai bahwa jaringan organisasi buruh dinilai berpotensi menjadi modal sosial dan politik bagi Listyo Sigit untuk mempertahankan pengaruhnya setelah masa tugasnya di Polri berakhir
Menurut Hamdi, kekuatan yang sedang terbentuk bukan sekadar berasal dari jabatan kehormatan atau kedekatan personal dengan elite serikat pekerja.
Lebih dari itu, terdapat jaringan organisasi hingga kawasan industri, kemampuan mobilisasi massa serta rekam jejak pelayanan kepada pekerja melalui Desk Ketenagakerjaan Polri.
“Listyo memiliki sesuatu yang jarang dimiliki seorang purnawirawan kepolisian, yakni basis sipil yang mulai terbentuk sebelum meninggalkan institusi,” demikian inti analisis Hamdi Putra.
Listyo diketahui telah menjadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI pimpinan Andi Gani Nena Wea sejak Desember 2025. Sementara pada 28 Agustus 2026, Rakernas KSBSI mengangkat Listyo sebagai anggota kehormatan.
Di antara rangkaian tersebut, Listyo juga meresmikan Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia dan Gedung KSPSI Jawa Timur. Dalam sejumlah kesempatan, hubungan dengan kelompok buruh bahkan disebut semakin dekat hingga organisasi pekerja itu dianggap sebagai “rumah kedua”.
Meski demikian, belum ada bukti bahwa Listyo tengah mempersiapkan diri untuk maju dalam kontestasi politik.
Namun, Hamdi menilai rangkaian kedekatan tersebut tidak bisa semata-mata dipandang sebagai kegiatan seremonial.
Modal Politik Tak Harus Lewat Partai
Dalam analisisnya, Hamdi menyebut kekuatan politik tidak selalu lahir dari partai politik.
Basis kekuatan dapat tumbuh melalui organisasi massa, jaringan sosial, penguasaan isu hingga kemampuan menggerakkan opini publik.
KSPSI dinilai memiliki jaringan kuat di kawasan industri dan pengalaman panjang dalam mobilisasi politik.
Sementara KSBSI mempunyai rekam jejak dalam advokasi hak-hak pekerja serta jaringan organisasi hingga tingkat internasional.
“KSPSI menawarkan kekuatan lapangan, sementara KSBSI memberikan legitimasi advokasi. Kedekatan dengan keduanya menempatkan Listyo di tengah dua sumber daya sekaligus, yakni jaringan massa dan kredibilitas sebagai figur yang dekat dengan isu pekerja,” ungkap Hamdi.
Menurutnya, struktur organisasi buruh memiliki kekuatan yang berbeda dengan basis politik konvensional.
Jaringan tersebut berada langsung di pusat-pusat produksi dan memiliki komunikasi hingga tingkat perusahaan.
Bekasi, Karawang, Tangerang, Batam, Surabaya hingga Medan merupakan sejumlah kawasan industri yang memiliki konsentrasi pekerja dalam jumlah besar.
Dalam situasi tertentu, jaringan tersebut dapat berfungsi sebagai penggerak opini, relawan, penyelenggara konsolidasi hingga kekuatan penekan terhadap kebijakan pemerintah dan dunia usaha.
Desk Ketenagakerjaan Jadi Modal Personal?
Salah satu kekuatan yang dinilai paling penting dalam membangun kedekatan Listyo dengan kelompok buruh adalah keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri.
Program tersebut menangani pengaduan pekerja, membantu penyelesaian persoalan hubungan industrial hingga membuka jalur penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
Hamdi menilai keberhasilan penyelesaian sejumlah persoalan pekerja berpotensi menciptakan ikatan yang lebih kuat dibandingkan sekadar komunikasi politik.
“Buruh yang merasakan manfaat sebuah kebijakan tidak hanya mengingat institusinya, tetapi juga figur yang dianggap membuka jalan penyelesaian,” ucap Hamdi.
Karena itu, Desk Ketenagakerjaan Polri dinilai berpotensi menjadi salah satu warisan kepemimpinan Listyo di mata kelompok pekerja.
Namun, Hamdi juga mengingatkan bahwa program tersebut harus tetap ditempatkan sebagai kebijakan institusi, bukan sebagai alat untuk membangun loyalitas politik personal.
Bukan Sekadar Perebutan Suara
Meski memiliki jaringan besar, Hamdi menegaskan organisasi buruh tidak otomatis dapat diterjemahkan menjadi jutaan suara dalam pemilu.
Gerakan buruh di Indonesia memiliki struktur yang beragam dan terfragmentasi. Sikap pimpinan organisasi juga belum tentu sepenuhnya menentukan pilihan politik anggotanya.
Pengalaman Pemilu 2024 disebut menjadi contoh bahwa kemampuan mobilisasi organisasi tidak selalu sejalan dengan hasil elektoral.
Karena itu, nilai terbesar jaringan buruh bagi seorang tokoh bukan semata-mata terletak pada jumlah suara.
“Nilai politiknya berada pada kemampuan menyediakan panggung, membangun legitimasi populis, memperkuat jaringan nasional dan menciptakan daya tekan terhadap kebijakan,” demikian analisis tersebut.
Dengan modal seperti itu, Listyo disebut tidak harus langsung masuk dalam arena pemilihan presiden.
Basis sosial yang terbentuk dapat menjadi modal untuk berbagai kemungkinan, mulai dari tetap memiliki pengaruh di ruang publik setelah pensiun, mengambil peran dalam pemerintahan, memimpin organisasi nasional hingga menjadi figur yang diperhitungkan dalam pembentukan koalisi politik.
Netralitas Jadi Sorotan
Namun, di tengah semakin kuatnya kedekatan dengan organisasi buruh, Hamdi mengingatkan adanya batas yang tidak boleh dilanggar.
Selama masih aktif sebagai anggota Polri dan menjabat Kapolri, Listyo terikat dengan prinsip netralitas dan larangan terlibat dalam politik praktis.
Kedudukan kehormatan di organisasi buruh, menurut analisis tersebut, tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelanggaran karena organisasi buruh bukan partai politik.
Meski begitu, persoalan dapat muncul apabila kewenangan, fasilitas, program atau personel institusi digunakan untuk membangun kepentingan politik pribadi.
“Desk Ketenagakerjaan harus melayani seluruh pekerja tanpa membedakan afiliasi dan tidak boleh berubah menjadi instrumen investasi politik,” kata Hamdi.
Menurutnya, apabila batas antara pelayanan publik dan kepentingan politik pribadi menjadi kabur, kekuatan yang semula menjadi modal justru berpotensi berubah menjadi titik serangan politik dan etik.
Hingga kini, Listyo Sigit belum menyatakan rencana untuk terjun ke politik setelah masa jabatannya di Polri berakhir.
Namun, Hamdi menilai kedekatan dengan KSPSI dan KSBSI menunjukkan satu hal: apabila suatu hari Listyo memasuki ruang politik, ia berpotensi tidak memulainya dari titik nol.
Jaringan telah terbentuk. Panggung telah tersedia. Kedekatan dengan isu pekerja telah dibangun.
Tongkat komando memang pada akhirnya harus diserahkan. Namun, pertanyaan politik yang mulai muncul adalah apakah pengaruh Listyo Sigit akan benar-benar ikut berakhir ketika ia tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.
Atau justru, jaringan buruh KSPSI dan KSBSI akan menjadi salah satu fondasi baru kekuatannya di panggung sipil dan politik Indonesia?.(Agus).
