TANGERANG | RMN Indonesia
Menyongsong terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi salah satu fondasi paling penting yang harus mendapat perhatian serius pemerintah.
Kualitas manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berintegritas diyakini menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam menghadapi persaingan global di masa mendatang.Komitmen tersebut turut disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Banten.
Organisasi kemahasiswaan ini menegaskan akan terus mengambil peran dalam mengawal arah kebijakan pemerintah, sekaligus memberikan kritik dan masukan konstruktif terhadap berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas masyarakat.
Ketua Umum PB HMI MPO Pusat, Handy Muharram, mengatakan pembangunan SDM tidak boleh hanya menjadi slogan dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas generasi bangsa.
“Pengembangan SDM harus menjadi fokus utama pemerintah. Kesiapan insan bangsa adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Handy.
Menurut Handy, pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kualitas dan kemampuan kognitif generasi muda.
Karena itu, setiap program pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan SDM harus dikawal agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan awal.
Salah satu program yang menjadi perhatian HMI Banten adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). HMI menilai program tersebut memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembangunan kualitas manusia, khususnya anak-anak usia sekolah.Secara prinsip, HMI Banten memandang program pemenuhan gizi nasional sebagai kebijakan yang memiliki tujuan positif.
Pemenuhan asupan gizi bagi siswa diharapkan dapat mendukung kesehatan sekaligus meningkatkan kemampuan belajar dan kognitif peserta didik.
Namun, Handy menegaskan bahwa dukungan terhadap tujuan program tidak berarti menutup mata terhadap persoalan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, potensi penyimpangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik korupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Model kritis yang kita hadirkan adalah bagaimana kita bisa sama-sama mewujudkan Indonesia Emas. Kalau ada kebijakan atau pelaksanaan kebijakan, seperti MBG, sebenarnya programnya bagus. Memberikan makanan untuk meningkatkan kognitif itu bagus.
Tetapi kalau ada praktik korupsi, itu yang tidak bagus dan itu yang tidak kita suka,” tegas Handy.Ia menilai, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Pemerintah juga harus memastikan kualitas makanan, kecukupan gizi, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, serta efektivitas program dalam memberikan dampak terhadap perkembangan anak.
Karena itu, HMI Banten mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) beserta jajaran terkait untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Pengawasan dinilai harus dilakukan secara berkala dan menyentuh langsung proses pelaksanaan program di lapangan.
“Bicara pemenuhan gizi nasional itu luas. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan monitoring dan evaluasi dari pimpinan-pimpinan BGN hari ini. Bagaimana caranya supaya program ini benar-benar bisa mendongkrak kemampuan kognitif masyarakat kita, terutama adik-adik siswa dan siswi yang masih sekolah,” lanjutnya.
HMI Banten juga mengingatkan agar besarnya anggaran dan luasnya cakupan program tidak membuka ruang bagi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
Transparansi dan akuntabilitas, menurut HMI, harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program.Handy menegaskan, sikap kritis yang diambil HMI bukan ditujukan untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
HMI Banten berharap pemerintah membuka ruang pengawasan publik dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawal program-program strategis nasional. Dengan pengawasan yang kuat dan evaluasi yang konsisten, program pembangunan SDM diharapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar mampu menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, kompetitif, dan berintegritas.
“Tujuan akhirnya tetap sama, bagaimana kita bersama-sama menyiapkan generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menjalankan program, sementara masyarakat dan mahasiswa ikut mengawal agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” pungkas Handy.
Bagi HMI Banten, pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan wajah Indonesia pada 2045. Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh masa depan generasi muda perlu dikawal secara kritis, transparan, dan berkelanjutan agar cita-cita Indonesia Emas tidak sekadar menjadi narasi, tetapi benar-benar terwujud.(zma)
