MOSKOW | RMN Indonesia
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional di tengah perubahan tatanan geopolitik dunia. Menurutnya, setiap negara perlu membangun keseimbangan strategis agar mampu menghadapi persaingan global dan berbagai ancaman keamanan baru.
Ace menyampaikan pandangan tersebut saat berpidato dalam International Collective Security Forum di Moskow, Rusia, pada 10–11 November 2026. Forum internasional ini mempertemukan delegasi negara anggota Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO), pejabat pemerintah, diplomat, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional.
Dalam pidato bertema Beyond Unipolarity: Shaping a New Global Order through Strategic Balance and Collective Security, Ace menekankan bahwa ketahanan nasional harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan strategis negara.
Ia menjelaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya menyangkut pertahanan dan keamanan. Lebih dari itu, konsep tersebut juga mencakup diplomasi, kekuatan ekonomi, penguasaan teknologi, kohesi sosial, serta kepemimpinan strategis.
“Kita harus menempatkan ketahanan nasional di pusat perencanaan strategis,” ujar Ace di hadapan para delegasi.
Ace Hasan Ungkap Tiga Prioritas Strategis Dunia
Dalam kesempatan tersebut, Ace menguraikan tiga prioritas penting untuk membangun tatanan dunia yang lebih seimbang.
Pertama, negara-negara perlu mengubah pola persaingan dominasi menjadi keseimbangan tanggung jawab. Kedua, komunitas internasional harus memperkuat lembaga multilateral agar semakin representatif dan efektif. Ketiga, setiap negara perlu menjadikan ketahanan nasional sebagai fondasi menghadapi risiko global.
Ace menilai kekuatan suatu bangsa memiliki hubungan erat dengan stabilitas kawasan dan dunia. Sebab, bangsa yang tangguh dapat membangun kawasan yang kuat sekaligus memberikan kontribusi terhadap perdamaian global.
“Bagi Indonesia, ketahanan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang kuat membangun kawasan yang kuat, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas global,” tegasnya.
Selain itu, Ace mengingatkan negara-negara agar tidak menjadikan pangan sebagai alat tekanan dalam hubungan internasional. Ia mendorong penyelesaian konflik melalui dialog, deeskalasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Dalam hal ini, ia turut menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 serta penghormatan terhadap prinsip kebebasan navigasi.
Indonesia Perkuat Ketahanan Energi dan Teknologi
Selanjutnya, Ace memaparkan langkah Indonesia dalam memperkuat kemandirian energi. Pemerintah terus mendorong pengembangan program biodiesel B50 dan inisiatif pembangkit tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi energi yang berkeadilan. Di samping itu, Indonesia perlu membangun rantai pasok yang tangguh agar mampu menghadapi berbagai gangguan global.
Ace juga mendorong negara-negara berkembang meningkatkan kemampuan industri dan teknologi. Dengan demikian, negara berkembang tidak hanya menjadi pasar bagi produk teknologi, tetapi juga mampu melahirkan produsen, inovator, dan pencipta teknologi.
Tiga Perubahan Besar dalam Peta Kekuatan Global
Lebih jauh, Ace menjelaskan tiga perubahan besar yang memengaruhi dinamika kekuatan dunia.
Pertama, distribusi kekuatan global semakin menyebar. Kondisi ini membuka peluang lebih besar bagi negara berkekuatan menengah untuk memainkan peran strategis melalui berbagai kemitraan internasional.
Kedua, ketergantungan antarnegara menghadirkan peluang sekaligus risiko. Sebagai contoh, gangguan pasokan energi, pangan, teknologi, dan rantai pasok dapat berkembang menjadi ancaman keamanan dalam waktu singkat.
Ketiga, cakupan keamanan semakin luas. Saat ini, ancaman siber, kecerdasan artifisial, manipulasi informasi, bencana iklim, pandemi, hingga gangguan infrastruktur kritis turut memengaruhi keamanan nasional.
Oleh karena itu, Ace menilai pendekatan militer konvensional saja tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas ancaman tersebut. Setiap negara membutuhkan strategi yang lebih menyeluruh melalui penguatan kapasitas nasional dan kerja sama internasional.
Tawarkan Tiga Prinsip Keamanan Kolektif
Untuk menghadapi perubahan tersebut, Ace menawarkan tiga prinsip utama keamanan kolektif.
Pertama, seluruh negara harus menghormati kedaulatan dan hukum internasional. Kedua, negara perlu menyeimbangkan kemampuan penangkalan dengan pendekatan diplomasi. Ketiga, komunitas internasional harus memperkuat kerja sama dalam menghadapi ancaman nontradisional.
Menurut Ace, keberhasilan keamanan kolektif tidak cukup diukur dari kemampuan suatu negara merespons ancaman. Sebaliknya, keberhasilan juga terlihat dari kemampuan mencegah konflik, menjaga martabat manusia, dan menciptakan kesejahteraan bersama.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Melalui prinsip tersebut, Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu dan terus membangun hubungan konstruktif dengan berbagai negara.
Selain itu, Indonesia memanfaatkan sentralitas ASEAN dan memperluas kemitraan internasional untuk mendorong terbentuknya arsitektur keamanan global yang inklusif.
“Kami meyakini bahwa dunia multipolar seharusnya menciptakan peluang kerja sama yang lebih besar, bukan memperdalam perpecahan,” ungkapnya.
Ace Ajak Dunia Bangun Tatanan Internasional yang Inklusif
Menutup pidatonya, Ace menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh dominasi geopolitik. Menurutnya, kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia juga menjadi ukuran penting kekuatan suatu bangsa.
Karena itu, ia mengajak seluruh negara membangun tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh melalui dialog serta kolaborasi.
“Marilah kita bersama-sama membentuk tatanan internasional yang lebih berimbang, inklusif, dan tangguh,” pungkasnya.
Dalam forum internasional tersebut, Ace Hasan Syadzily hadir bersama Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA.; Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A.; serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Brigjen TNI (Mar) Suliono, S.E.(hmi)
