JAKARTA | RMN Indonesia
Sejumlah partai politik koalisi pemerintah menyatakan menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif pengusulan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini menyusul kekosongan jabatan Wapres setelah Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa posisi pendamping kepala negara merupakan hak dari partai-partai yang berjuang memenangkan pemerintahan saat ini. Namun, sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, Nasdem menghormati penuh keputusan Presiden.
“Rasa-rasanya itu menjadi hak partai-partai yang berjuang. Nasdem mendukung penuh pemerintah sebagai partai koalisi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai Ketua Umum Gerindra,” ujar Irma saat dimintai keterangan terkait dinamika pengisian kursi Wapres di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Senada dengan Nasdem, Partai Golkar juga menyatakan tidak ingin mendahului keputusan kepala negara terkait sosok yang akan diajukan ke parlemen. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa pihaknya sepenuhnya memercayakan pertimbangan tersebut kepada Presiden Prabowo.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden,” tegas Doli secara singkat.
Sementara itu, dari sisi mekanisme ketatanegaraan, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengingatkan bahwa roda pemerintahan tidak boleh mengalami kekosongan tugas meski jabatan Wapres tidak mengenal sistem Pelaksana Tugas (Plt). Oleh karena itu, percepatan proses konstitusional di MPR menjadi prioritas.
“Prinsipnya, negara tidak boleh ada kekosongan tugas karena Wapres tidak bisa di-Plt. Oleh karenanya sesuai mekanisme saja, Presiden akan memberikan dua nama ke MPR. Melalui proses verifikasi dan lain-lain maksimal 60 hari, lalu MPR menetapkan melalui proses musyawarah atau memilih,” jelas Dede.
Dede menambahkan, jajaran anggota MPR siap memproses dan menerima siapa pun kandidat yang diusulkan oleh Presiden. Menurutnya, faktor kecocokan kerja (chemistry) antara Presiden dan Wakil Presiden menjadi kunci utama efektivitas pemerintahan ke depan.
“Jadi sebagai anggota MPR siap saja menerima usulan Presiden. Kita harus berikan kebebasan bagi Presiden untuk memilih wakilnya yang akan membuat nyaman beliau bekerja tentunya,” pungkas Dede.
Konteks Mekanisme Konstitusional MPR RI
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, setelah MPR menerima surat pengunduran diri Wapres dan menggelar rapat gabungan, pimpinan MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden.
Presiden Prabowo memiliki tenggat waktu paling lambat 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan membentuk tim verifikasi berkas sebelum menyelenggarakan Sidang Paripurna pemilihan Wapres untuk sisa masa jabatan, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan. (Egi)
