JAKARTA | RMN Indonesia
Rangkaian krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan sepanjang paruh kedua 2026 kembali memicu sorotan tajam terhadap tata kelola Kementerian Kehutanan.
Koordinator Nasional Jagatani, Maslam Danuri, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Raja Juli Antoni dari kursi Menteri Kehutanan melalui perombakan kabinet (reshuffle), atau meminta yang bersangkutan mengundurkan diri secara sukarela.
Maslam menilai, akumulasi kegagalan penanganan bencana ekologis dan polemik integritas pejabat publik selama dua tahun terakhir telah menggerus kepercayaan masyarakat. Ketidakpuasan publik tersebut, menurutnya, terpotret jelas dalam hasil survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) pada akhir Oktober 2026.
Dalam jajak pendapat yang melibatkan 1.200 responden itu, Raja Juli Antoni menempati posisi teratas sebagai menteri dengan persepsi kinerja terburuk sebesar 36,6 persen, serta hanya memperoleh tingkat kepuasan kinerja positif sebesar 0,9 persen.
“Angka survei IPO bukan sekadar statistik elektoral, melainkan alarm keras dari masyarakat yang merasakan langsung dampak kabut asap dan lambannya mitigasi karhutla di lapangan,” kata Maslam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Maslam, krisis karhutla pada Agustus hingga Oktober 2026—yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah—menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dan penegakan hukum terhadap korporasi pemegang konsesi. Ia menilai penindakan terhadap perusahaan yang lahannya terbakar berjalan lambat sehingga memaksa masyarakat sipil dan organisasi lingkungan turun tangan melapor secara mandiri.
Di luar persoalan karhutla, Maslam juga menyoroti dua kontroversi serius terkait etika dan integritas yang mencoreng marwah penegakan hukum sektor kehutanan:
Dugaan Penerimaan Amplop Dolar: Mencuatnya laporan serta sorotan publik pada Agustus 2026 terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa amplop berisi mata uang dolar dari mantan Bupati Kuantan Singingi, yang hingga kini didesak untuk diusut secara tuntas dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Kontroversi Bermain Domino dengan Eks Pembalak Liar: Beredarnya dokumentasi foto pada September 2025 yang memperlihatkan Menteri Kehutanan tengah bermain domino bersama pengusaha kayu berstatus mantan tersangka kasus pembalakan liar (illegal logging). Pertemuan nonformal tersebut dinilai mencederai komitmen negara dalam memberantas mafia kehutanan.
Maslam menegaskan, keputusan Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal sekaligus keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin, 9 November 2026 lalu, tidak menjawab substansi kegagalan kinerja kementerian. Menurutnya, langkah mundur dari jabatan menteri jauh lebih relevan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
“Mundur dari jabatan partai dengan alasan ingin fokus bekerja hanyalah manuver administratif politik. Jika memang memiliki kedewasaan dalam memimpin, seharusnya Raja Juli berani mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kehutanan ketika gagal memenuhi ekspektasi publik, sebagaimana langkah kesatria yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka saat mundur dari kursi Wakil Presiden,” ujar Maslam.
Jagatani meminta Presiden Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle di sektor kehutanan untuk mengganti pimpinan kementerian dengan sosok profesional yang memiliki rekam jejak kuat dalam perlindungan hutan, mitigasi bencana ekologis, dan penyelesaian konflik agraria.
Catatan Kementerian Kehutanan
Dalam berbagai kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa seluruh kritik publik dijadikan bahan masukan bagi kementeriannya. Terkait penanganan karhutla 2026, pihak Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa upaya pemadaman terkendala anomali cuaca kering ekstrem sebelum memasuki musim hujan pada November.
Kemenhut mengklaim telah mengerahkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), membangun sekat bakar, serta menjatuhkan sanksi pembekuan izin terhadap 32 perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran di areal konsesinya.
Sementara itu, terkait foto bermain domino yang sempat viral pada September 2025, Raja Juli sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut terjadi secara tidak sengaja saat dirinya diajak berbincang oleh rekan sejawat tanpa mengetahui latar belakang hukum pihak yang ikut bermain.
Adapun mengenai pengunduran dirinya dari PSI pada 9 November 2026, Raja Juli menegaskan langkah tersebut diambil murni agar dapat bekerja penuh waktu (full time) menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto. (Egi)
