Jumat, November 20

TANGERANG | RMN Indonesia

Keputusan Bupati Tangerang Nomor 400.10.2/Kep-295-Huk/2025 yang memberikan izin pemanfaatan tanah kas Desa Cikupa melalui skema Bangun Guna Serah (BGS) ternyata belum sepenuhnya memenuhi syarat prosedur dan materiil yang ditetapkan peraturan.

Secara umum, dasar hukum yang dikutip dalam SK tersebut sudah cukup lengkap, mencakup Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Permendagri, Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati terkait pengelolaan aset desa.

Objek tanah yang dimanfaatkan juga sudah jelas disebutkan lokasinya, luas mencapai 11.662 meter persegi, dan jangka waktu kerja sama selama 20 tahun masih berada dalam batas ketentuan yang diizinkan. Pihak mitra kerja sama, PT Langkah Terus Jaya, juga telah teridentifikasi disertai dokumen pendukung seperti berita acara tim kajian dan laporan analisis kontribusi.

Namun, pemeriksaan mendalam menemukan beberapa hal krusial yang belum terpenuhi. Secara prosedur, SK ini belum mencantumkan Keputusan Musyawarah Desa Cikupa sebagai dasar persetujuan warga, padahal ini adalah syarat mutlak menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Selain itu, tidak tercantum secara eksplisit adanya permohonan resmi dari Kepala Desa kepada Bupati sebelum keputusan diterbitkan.

Dari sisi materiil, nilai besaran kontribusi yang wajib diterima Desa dari mitra kerja sama belum ditetapkan secara eksplisit dalam diktum keputusan, meskipun laporan analisisnya sudah ada. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, larangan pemindahgadaian tanah, tata cara pengembalian aset setelah masa kerja sama berakhir, serta ketentuan sanksi dan penyelesaian sengketa juga belum diatur dalam SK tersebut.

Kekurangan prosedur dan substansi semacam ini berpotensi membuat keputusan rentan digugat dan dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun oleh Gubernur selaku pejabat pengawas. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version