Jumat, November 20

JAKARTA | RMN Indonesia

Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU. Persetujuan diputuskan dalam rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU. Setuju ya?,” tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat di Ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026.

Pertanyaan itu langsung disambut kata ‘setuju’ dari anggota dewan. “Terima kasih. Alhamdullilah,” kata Puan Maharani.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan tingkat I setelah Panitia Kerja seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Seluruh fraksi di Komisi III DPR menyatakan setuju agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II hari ini. Dalam rapat tersebut, fraksi juga menekankan pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Sejumlah catatan tersebut diarahkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset berjalan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan, Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Dalam proses pembahasan, Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan pengayaan agar RUU yang disusun tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin prinsip partisipasi dan keadilan. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version