Jumat, November 20

TANGERANG | RMN Indonesia

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoalan, mulai dari tumpukan sampah, dugaan tidak berfungsinya jembatan timbang, hingga kondisi instalasi pengolahan air lindi, menjadi perhatian pihak yang melakukan pemantauan di lokasi tersebut.

Sorotan ini muncul setelah Kementerian Lingkungan Hidup menyegel aktivitas pengelolaan sampah secara terbuka di TPA Jatiwaringin pada Jumat, 16 Mei 2025. Saat itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memberikan waktu 180 hari kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang untuk melakukan pembenahan pengelolaan sampah.

Namun, berdasarkan pantauan HARIAN MERDEKA pada Selasa (17/11/2026), masih ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai memerlukan perhatian serius. Di antaranya tumpukan sampah yang menggunung, genangan air lindi berwarna hitam pekat, serta dua unit mesin pengolah sampah dan jembatan timbang yang terlihat tidak terawat.

Kondisi jembatan timbang tersebut memunculkan dugaan bahwa fasilitas pencatatan volume sampah yang masuk ke TPA belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Seorang mantan pegawai DLHK Kabupaten Tangerang berinisial YJ, yang meminta identitas dan jabatan sebelumnya dirahasiakan, menyebut jembatan timbang tersebut berasal dari pengadaan melalui APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024.

“Seingat aja ya khawatir salah bisa hilang pekerjaan saya, tapi jembatan timbang itu dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024,” ujar YJ saat ditemui di Tangerang, Kamis (19/11/2026).

Selain jembatan timbang, YJ juga menyinggung keberadaan dua unit mesin pengolah sampah yang disebut belum dimanfaatkan karena keterbatasan pasokan listrik.

“Khwatir ya jawabnya, kalau tidak salah alat Hoar itu dibelanjakan sekitar Rp350 juta per unitnya tahun APBD 2024,” ungkap YJ.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kondisi air lindi dari tumpukan sampah. Cairan berwarna hitam pekat tersebut disebut masih menimbulkan bau menyengat meskipun kondisi cuaca sedang memasuki musim kemarau.

YJ mengingatkan, air lindi yang tidak dikelola dengan baik berpotensi meresap ke dalam tanah dan mencemari lingkungan, termasuk sumber air yang digunakan masyarakat sekitar.

Ia juga menyampaikan informasi mengenai dugaan kandungan logam besi (Fe) pada air di sekitar lokasi yang disebut mencapai 0,02 hingga 1,16 mg/L, dibandingkan dengan angka baku mutu 1,0 mg/L.

Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui hasil pengujian laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kepastian titik pengambilan sampel dan parameter pengujian.

Selain pencemaran, tumpukan sampah yang semakin tinggi juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pekerja maupun masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Jatiwaringin.

LSM Soroti Pengawasan dan Pengelolaan Anggaran

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara, Kapriyani, SP., SH., MH., menilai persoalan pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin masih membutuhkan penanganan serius. Ia menyebut pergantian kepala dinas belum serta-merta menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang.

Kapriyani menyoroti riwayat kebakaran pada tumpukan sampah yang disebut memiliki ketinggian sekitar 20 hingga 35 meter di atas lahan seluas kurang lebih 33 hektare.

Ia juga menyebut TPA Jatiwaringin menerima sampah dari 29 kecamatan dengan perkiraan volume mencapai 2.840 ton per hari.

Menurutnya, angka volume sampah tersebut perlu dipastikan melalui sistem pencatatan yang akurat, terutama apabila fasilitas jembatan timbang yang menjadi salah satu instrumen pengukuran tidak berfungsi.

“Kebakaran hebat pada gunungan sampah yang ketinggiannya berkisar 20 sampai 35 meter di atas lahan seluas kurang lebih 33 hektare. Dengan penerimaan sampah perkiraan 2.840 ton per hari, belum bisa dipastikan jumlahnya kalau timbangan tidak difungsikan. Sementara kiriman sampah terus bertambah yang datang dari 29 kecamatan,” ujar Kapriyani di Tigaraksa, Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Kapriyani juga mempertanyakan tindak lanjut pengawasan terhadap pengelolaan TPA Jatiwaringin, termasuk berbagai informasi mengenai temuan audit dan pengadaan barang maupun jasa di lingkungan DLHK Kabupaten Tangerang.

Ia menyinggung informasi terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mengenai UPTD Jatiwaringin, termasuk persoalan belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah.

Selain itu, ia mempertanyakan tindak lanjut terhadap sejumlah isu pengadaan barang dan jasa di lingkungan DLHK yang menurutnya perlu mendapat perhatian aparat pengawas dan penegak hukum.

“Jika mengikuti informasi audit temuan BPK RI Perwakilan Banten terkait UPTD Jatiwaringin hingga temuan belanja BBM kendaraan angkutan sampah hingga isu pengadaan barang dan jasa di DLHK, namun entah mengapa persoalan terus luput dari pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang,” tutupnya.

Berbagai persoalan tersebut memunculkan desakan agar DLHK Kabupaten Tangerang memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi fasilitas TPA Jatiwaringin, fungsi jembatan timbang, pemanfaatan mesin pengolah sampah, serta langkah penanganan air lindi.

Klarifikasi dari DLHK, disertai dokumen pengadaan dan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan, diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai pengelolaan TPA Jatiwaringin. (Rhm)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version