Jumat, November 20

JAKARTA | RMN Indonesia

Kejaksaan tak hanya menuntut hukuman denda, tetapi juga meminta pembubaran tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengelolaan perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Nilai tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terbilang fantastis. Tujuh perusahaan yang dikaitkan dengan pengusaha Surya Darmadi itu dituntut membayar denda dan uang pengganti dengan total mencapai Rp81,89 triliun.

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Jaksa menilai aktivitas usaha perkebunan yang dijalankan para terdakwa selama periode 2004–2022 telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian negara serta perekonomian negara dalam jumlah sangat besar.

Tujuh korporasi yang menjadi terdakwa adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.

Masing-masing perusahaan dituntut membayar denda Rp100 miliar. Dengan demikian, total denda yang diminta jaksa mencapai Rp700 miliar.

Namun, beban terbesar justru berasal dari tuntutan uang pengganti yang mencapai Rp81,19 triliun. Jika digabungkan dengan denda, total kewajiban tujuh korporasi tersebut mencapai Rp81.895.683.549.535 atau sekitar Rp81,89 triliun.

Aset Surya Darmadi Ikut Dibidik

Salah satu perusahaan yang menghadapi tuntutan besar adalah PT Palma Satu. Jaksa menuntut perusahaan tersebut membayar uang pengganti sekitar Rp21,39 triliun, yang terdiri atas komponen kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Sementara itu, PT Seberida Subur dituntut membayar Rp12,95 triliun, PT Banyu Bening Utama Rp17,54 triliun, PT Panca Agro Lestari Rp8,51 triliun, dan PT Kencana Amal Tani Rp20,79 triliun.

Adapun PT Palma 1 dalam rincian tuntutan lainnya dibebani uang pengganti sekitar Rp1,48 triliun, terdiri atas Rp1,42 triliun dan 3.288.924 dolar AS atau setara sekitar Rp60 miliar, serta denda Rp100 miliar.

Jaksa juga menyiapkan langkah penyitaan apabila korporasi tidak sanggup memenuhi kewajiban tersebut. Harta kekayaan perusahaan hingga aset Surya Darmadi selaku pengendali korporasi dapat disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran denda maupun uang pengganti.

“Selanjutnya dalam hal kekayaan atau pendapatan korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda atau tidak memungkinkan untuk dilunasi, maka harta kekayaan pengendali korporasi, yakni Surya Darmadi, disita dan dilelang oleh jaksa,” demikian penegasan JPU dalam persidangan.

Ancaman hukuman juga disiapkan apabila hasil pelelangan aset tidak mencukupi. Untuk kewajiban pidana denda, jaksa meminta pidana pengganti selama 730 hari. Sementara untuk kewajiban uang pengganti, jaksa menuntut pidana penjara pengganti selama dua tahun.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban dalam perkara ini tidak hanya diarahkan kepada perusahaan, tetapi juga menyasar kekayaan pihak yang disebut sebagai pengendali korporasi.

Surya Darmadi Disebut Pengendali Bisnis Duta Palma

Dalam uraian fakta hukum, JPU menyebut Surya Darmadi merupakan penerima manfaat sekaligus pengendali Grup Duta Palma.

Seluruh aktivitas bisnis kelompok usaha tersebut, mulai dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan hasil perkebunan, jasa pengangkutan hingga properti, disebut berada dalam kendalinya.

Jaksa juga mengungkap PT Darmex Plantations sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Riau. Surya Darmadi disebut menguasai 99,9 persen saham perusahaan tersebut, sedangkan 0,01 persen sisanya dimiliki adiknya, Julia Riady.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai kegiatan usaha para korporasi dilakukan secara melawan hukum dalam kurun waktu panjang. Perbuatan tersebut dinilai menimbulkan keresahan masyarakat, merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah besar.

Khusus dalam perkara PT Palma 1, jaksa menyebut kerugian perekonomian negara mencapai Rp19,92 triliun.

“PT Palma terbukti telah merugikan perekonomian negara sebesar Rp19,92 triliun,” ungkap jaksa.

Satu-satunya hal yang meringankan dalam tuntutan tersebut adalah para korporasi belum pernah dihukum.

Jaksa Minta Tujuh Korporasi Dibubarkan

Tak berhenti pada tuntutan denda dan pengembalian kerugian negara, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran terhadap ketujuh korporasi Duta Palma Group.

Permintaan ini menjadi salah satu bagian paling serius dalam perkara tersebut. Jika dikabulkan majelis hakim, perusahaan-perusahaan yang selama ini menjalankan aktivitas bisnis dalam kelompok Duta Palma tidak lagi dapat beroperasi sebagai badan hukum.

Jaksa menilai praktik usaha yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi.

Perkara ini telah bergulir sejak April 2025. Selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim bahkan telah mengalami tiga kali pergantian. Sementara itu, Surya Darmadi mengikuti persidangan melalui sambungan Zoom dari Nusakambangan.

Kini, nasib tujuh korporasi Duta Palma Group berada di tangan majelis hakim. Tuntutan Rp81,89 triliun, ancaman penyitaan aset pengendali perusahaan, hingga permintaan pembubaran korporasi menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dalam perkara kejahatan perkebunan dan pencucian uang. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version