JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan perwakilan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Selasa (8/9/2026) sore.
Rapat mulai berlangsung pukul 15.30 WIB. Para peserta membahas percepatan penanganan pascabencana dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Pertemuan tertutup itu membahas tiga agenda utama. Pertama, peserta membahas dampak bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedua, pemerintah menyiapkan penanganan khusus untuk kawasan terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Ketiga, peserta mengevaluasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Aceh dan Sumatera.
Pemerintah Siapkan 500 Rumah di NTT
Kementerian PKP, Kemendagri, dan Buddha Tzu Chi mendorong percepatan penyaluran bantuan. Ketiganya juga membahas pembangunan hunian layak bagi para pengungsi.
Mendagri meminta pemerintah segera memenuhi kebutuhan dasar warga yang masih tinggal di tenda atau tempat pengungsian.
“Karena itu arahan Presiden yang jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda, misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian, atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak,” ucap Mendagri.
Sementara itu, Menteri PKP meminta pemerintah memperhatikan keamanan lokasi relokasi. Ia tidak ingin warga berpindah dari satu kawasan berbahaya ke kawasan berbahaya lainnya.
“Jangan kita memindahkan rakyat dari tempat yang tidak aman ke tempat yang tidak aman juga,” katanya.
Menteri PKP mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan pembangunan rumah melalui skema gotong royong. Untuk penanganan bencana di NTT, pemerintah menyiapkan 500 rumah dan bantuan senilai Rp5 miliar.
Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap
Rapat tersebut juga membahas pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.
Pemerintah terus mempercepat proses pembangunan. Langkah itu mencakup penyelesaian pengadaan dan pelelangan proyek huntap.
Untuk memperlancar proses tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menteri PKP menegaskan pentingnya empati dalam menangani masyarakat terdampak bencana.
“Kita jangan berlama-lama untuk membantu rakyat yang sangat membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tetap harus menjaga tata kelola dan kualitas pembangunan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bantuan tepat sasaran.
BPS Bantu Verifikasi Data Korban
Kepala BPS menyatakan kesiapan membantu pemerintah memeriksa dan memvalidasi data masyarakat terdampak bencana.
BPS akan memanfaatkan sejumlah basis data untuk menyusun peta wilayah terdampak. Lembaga tersebut juga akan menyusun profil penduduk yang terkena dampak bencana.
Selain itu, BPS menyiapkan dashboard bencana NTT. Dashboard tersebut akan membantu pemerintah menangani bencana secara lebih terarah.
“Ini satu kolaborasi yang sangat produktif dan tentunya seperti yang kami lakukan, BPS lakukan untuk bencana Sumatera, di bencana NTT ini, kami akan membantu Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan untuk melakukan verifikasi dan validasi dari data-data yang disampaikan oleh para Bupati dan Wali Kota terdampak kepada BNPB by name by address, kemudian nanti dari BNPB disampaikan ke kami, kami melakukan verifikasi dan validasi,” ungkapnya.
(Egi)
