JAKARTA | RMN Indonesia
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, meminta partai-partai politik di dalam koalisi pemerintahan tidak mencampuri proses penunjukan calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, pengisian kekosongan kursi Wapres merupakan hak konstitusional penuh Presiden Prabowo Subianto yang harus diputuskan secara mandiri demi menjaga stabilitas dan percepatan program kerja di sisa masa jabatan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Mukhsin menilai sisa waktu pemerintahan sekitar tiga tahun ke depan menjadi fase krusial untuk menuntaskan janji-janji strategis negara. Oleh karena itu, ia menyarankan agar figur yang diusulkan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berasal dari lingkaran internal Partai Gerindra.
“Tiga tahun ke depan bukan waktu untuk berebut kursi, melainkan waktu untuk menyelesaikan janji. Presiden Prabowo perlu mengambil keputusan secara tegas dengan menunjuk sosok yang sejalan secara visi dari internal Partai Gerindra, sehingga siap bekerja sejak hari pertama tanpa memerlukan masa penyesuaian,” ujar Mukhsin.
Hindari Beban Konsolidasi Baru Mukhsin berpandangan, penunjukan figur dari luar partai utama pendukung Presiden—baik dari partai koalisi lain maupun kalangan non-partai—berpotensi memunculkan ruang negosiasi politik baru. Kondisi tersebut dinilai dapat menguras energi pemerintahan untuk konsolidasi ulang dan menjaga keseimbangan antarkekuatan politik, alih-alih fokus pada eksekusi kebijakan publik.
“Wakil Presiden adalah mitra kerja utama Presiden yang setiap hari menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Jika figur yang dipilih berasal dari luar lingkaran utama, dikhawatirkan terjadi gesekan kepentingan yang justru memperlambat laju pembangunan,” jelasnya.
Ujian Kepemimpinan dan Fokus Kinerja 2029
Lebih lanjut, Mukhsin menekankan bahwa mekanisme pengajuan nama calon Wapres kepada MPR merupakan ujian kepemimpinan bagi Kepala Negara. Ketegasan Presiden dalam mengambil keputusan tanpa terpengaruh tekanan berbagai pihak dinilai akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kendali pemerintahan.
Kepada jajaran kabinet serta partai-partai anggota koalisi, Mukhsin mengingatkan agar seluruh elemen tetap fokus pada kinerja di kementerian dan lembaga masing-masing. Ia menilai capaian kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat jauh lebih menentukan dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2029 dibandingkan sekadar tawar-menawar posisi kekuasaan.
“Biarkan kabinet bekerja dan biarkan koalisi menunjukkan kinerja terbaiknya. Di atas seluruh kepentingan partai politik, ada hal yang jauh lebih utama, yakni keberlanjutan pemerintahan yang stabil, kuat, dan fokus melayani rakyat,” pungkas Mukhsin. (Egi)
