JAKARTA | RMN Indonesia
Perum Bulog berencana mengubah sistem pembayaran penyerapan gabah petani dari tunai menjadi nontunai. Menyikapi kebijakan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan perubahan sistem tidak boleh menghambat target pengadaan beras nasional.
Amran menilai digitalisasi Bulog langkah positif, tetapi penerapannya harus fleksibel. Ia menyarankan kombinasi antara pembayaran tunai dan nontunai agar penyerapan gabah tetap lancar.
“Bagus, tapi tidak boleh digitalisasi semua. Kalau kombinasi, boleh,” ujar Amran usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2026).
Amran menekankan bahwa hambatan teknis sekecil apa pun dapat mengganggu target penyerapan gabah. Tahun ini, Bulog mendapat penugasan menyerap 4 juta ton gabah setara beras dari petani, bagian penting menjaga ketahanan pangan nasional.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan perubahan sistem bertujuan meminimalkan penyimpangan, termasuk potongan liar oleh oknum.
“Untuk meminimalisir permainan oknum, Bulog akan mengubah sistem pembayaran dari tunai menjadi digital,” kata Rizal.
Rizal mengakui penerapan nontunai menantang bagi petani di daerah yang belum terbiasa dengan perbankan. Oleh karena itu, Bulog menyiapkan pendampingan intensif, bekerja sama dengan bank nasional, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memudahkan transisi.
“Kami akan sinergi dengan teman-teman perbankan Himbara agar proses pembayaran digital ini memudahkan para petani,” ujar Rizal.
Bulog menargetkan sistem pembayaran nontunai dapat meningkatkan transparansi, mempercepat transaksi, dan tetap menjaga kelancaran penyerapan gabah sesuai penugasan pemerintah.
(fj)
