JAKARTA | RMN Indonesia
Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar mengkritik penggunaan desil menjadi dasar menentukan penerima bantuan sosial (bansos) karena jutaan keluarga terdampak.
Dalam podcast bersama Fristian Greic Media, Media menilai persoalan desil bukan sekadar masalah teknis pendataan, melainkan berkaitan langsung dengan bagaimana negara menentukan porsi bantuan bagi masyarakat.
“Menurut saya secara konseptual dan metodologis penggunaan desil ini keliru,” kata Media dikutip dari YouTube, Fristian Greic Media, Selasa (22/9).
Menurut dia, persoalan menjadi lebih serius karena kekeliruan tersebut, dalam pandangannya, langsung diimplementasikan tanpa mitigasi yang memadai.
Akibatnya, dia menyebut jutaan keluarga terdampak.
Media menjelaskan bansos memiliki arti penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bantuan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan makanan, belanja anak hingga membiayai pendidikan.
Maka dari itu, perubahan status desil yang membuat seseorang tidak lagi menerima bansos dapat menimbulkan persoalan serius.
Dia mencontohkan kondisi masyarakat yang secara ekonomi masih mengalami tekanan, bahkan terlilit utang, tetapi berdasarkan data justru dikategorikan lebih sejahtera.
“Negara menganggap masyarakat itu kaya, padahal hidupnya susah,” tegas dia.
Media juga mempertanyakan penggunaan desil 1 sampai 4 sebagai dasar intervensi yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan kemiskinan.
Menurut dia, kemiskinan memiliki berbagai lapisan.
Jika persoalannya adalah kekurangan uang, intervensinya dapat berupa bantuan tunai.
Namun, jika masalahnya berkaitan dengan akses pendidikan atau kesehatan, bentuk intervensinya seharusnya berbeda.
Dia pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali metode pengukuran kemiskinan dan sistem penyaluran bansos agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.(Egi)
