JAKARTA | RMN Indonesia
Pemerintah menetapkan kuota impor daging ruminansia 2026 untuk menjamin ketersediaan daging sapi dan kerbau sepanjang tahun. Pemerintah juga menyiapkan kebijakan ini guna mengamankan pasokan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Pemerintah memproyeksikan kebutuhan konsumsi nasional pada 2026 mencapai 794,3 ribu ton. Namun, produksi dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan impor secara terukur dan terkendali.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota impor secara transparan. Ia memastikan pemerintah tidak mempersulit pelaku usaha.
Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan impor sapi dan kerbau bakalan sebanyak 700 ribu ekor kepada pelaku usaha swasta. Jumlah tersebut setara dengan 189,7 ribu ton daging sapi dan kerbau.
Selain itu, pemerintah juga memberikan alokasi impor daging lembu sebesar 30 ribu ton kepada swasta.
“Kuota impor sapi sudah keluar. Tidak ada yang kami persulit. Pemerintah telah menetapkan semuanya secara jelas,” ujar Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Amran menjelaskan bahwa pemerintah memberikan peran khusus kepada BUMN dalam impor daging. Pemerintah menugaskan BUMN sebagai stabilisator harga di pasar.
Menurutnya, kebijakan ini memberi ruang bagi negara untuk melakukan intervensi ketika harga daging mengalami lonjakan. “Impor oleh BUMN bertujuan melindungi masyarakat. Negara harus hadir dalam menjaga harga daging,” tegasnya.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026, Bapanas mencatat stok awal nasional sebesar 41,7 ribu ton. Produksi daging dalam negeri pada 2026 diproyeksikan mencapai 421,2 ribu ton.
Dengan tambahan pasokan dari impor bakalan dan impor daging, total ketersediaan daging nasional diperkirakan mencapai 949,7 ribu ton. Angka ini melampaui kebutuhan konsumsi nasional sepanjang tahun.
Pemerintah Awasi Harga dan Distribusi
Pemerintah juga memastikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berada dalam kondisi aman. Per 22 Januari 2026, stok CPP mencakup 8 ribu ton daging sapi dan 3 ribu ton daging kerbau.
Pemerintah menyalurkan CPP melalui berbagai skema intervensi, termasuk Gerakan Pangan Murah di sejumlah daerah.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi permainan harga. Ia telah meminta Satgas Pangan Polri untuk memeriksa seluruh rantai distribusi daging. “Jika ada pihak yang bermain, pasti akan kami temukan,” pungkasnya. (Agus)
