JAKARTA | RMN Indonesia
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Perkara ini mencakup aktivitas pertambangan selama periode 2013–2025.
Penetapan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penyidik menduga perusahaan tetap menjalankan aktivitas penambangan meski izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa PT BSJ tetap menambang nikel setelah masa berlaku izinnya habis pada 2014.
“PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir pada tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang dikutip dari Antara.
PT BSJ Diduga Menambang di Hutan Lindung
Selain menambang tanpa izin yang berlaku, PT BSJ juga diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung.
Penyidik menduga perusahaan menggunakan dokumen IUP untuk menjual hasil tambang seolah-olah berasal dari wilayah yang memiliki izin. Perusahaan juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara.
Pemberian uang tersebut bertujuan agar pihak terkait tidak melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan dokumen pertambangan.
Kejagung menduga rangkaian aktivitas tersebut memberikan keuntungan kepada PT BSJ sekaligus menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, penyidik masih menghitung nilai kerugian tersebut.
Kejagung Ungkap Sosok Beneficial Owner
Anang mengungkapkan bahwa PT BSJ merupakan perusahaan yang dikelola oleh Arif Kurniawan.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyebut nama Arif sebagai pihak yang mengendalikan sejumlah perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga menguasai kawasan hutan negara secara ilegal.
Anang menyebut Arif sebagai salah satu pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan tersebut.
“Salah satu owner (pemilik) yang memperoleh keuntungan. Beneficial owner (pemilik manfaat),” ujarnya.
Penyidik Geledah Enam Perusahaan
Setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi, penyidik Kejagung menggeledah kantor enam perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan.
Penggeledahan berlangsung pada Senin (9/11/2026). Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penyidik adalah kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan dan aktivitas pertambangan.
Dokumen yang diamankan antara lain rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).
Penyidik juga membawa sejumlah barang bukti elektronik. Barang tersebut meliputi laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
PT BSJ Dijerat Sejumlah Pasal
Atas dugaan perbuatannya, Kejagung menjerat PT BSJ dengan sejumlah ketentuan pidana.
Penyidik menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP, juncto Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik menerapkan pasal subsider, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor, juncto Pasal 618 KUHP.
Kejagung juga menyertakan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi menjadi bagian dari upaya penyidik mengusut dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
(Egi)
