JAWA BARAT | RMN Indonesia
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri mendorong penguatan pengawasan internal berbasis risiko di lingkungan Polda Jawa Barat. Langkah ini bertujuan meningkatkan tata kelola organisasi dan kualitas pelayanan publik.
Polri membahas upaya tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi, Asistensi Manajemen Risiko, serta Program Polisi Bersama Masyarakat di Polda Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pengawasan Polri. Melalui pendekatan berbasis risiko, jajaran kepolisian dapat mengenali potensi masalah sejak dini dan menentukan langkah pencegahan secara tepat.
Polri Dorong Pengawasan Lebih Proaktif
Dalam arahannya, Irwasum Polri menekankan pentingnya perubahan pola pengawasan. Polri perlu mengutamakan pencegahan daripada sekadar pemeriksaan administratif.
Pengawasan secara berkala juga menjadi perhatian utama. Melalui evaluasi rutin, setiap satuan kerja dapat mengidentifikasi potensi kendala sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pendekatan ini juga diharapkan mempercepat penanganan aduan masyarakat. Dengan demikian, jajaran kepolisian dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara terukur.
Kasiwas Diminta Petakan Risiko
Irwasum Polri turut mendorong peran aktif Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas) dan pejabat terkait di tingkat Polres hingga Polda.
Mereka perlu menyusun peta risiko berdasarkan kondisi masing-masing satuan kerja. Pemetaan tersebut menjadi acuan dalam menentukan langkah pencegahan dan tindakan korektif.
Melalui langkah ini, setiap satuan kerja dapat menjalankan pengawasan sesuai kebutuhan. Polri juga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal di lingkungan organisasi.
Polri Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat
Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian juga menerima arahan mengenai pelaksanaan program pemerintah dan program Kapolri.
Polri mendorong seluruh personel membangun budaya kerja yang responsif terhadap risiko. Selain itu, kepolisian perlu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai institusi terkait.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Terutama dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga kepercayaan publik.
Penyelesaian Temuan Pengawasan Jadi Prioritas
Irwasum Polri juga menekankan percepatan penyelesaian temuan pengawasan. Jajaran kepolisian harus menuntaskan tindak lanjut temuan paling lambat 8 November 2026.
Selain itu, Polri menargetkan penempatan Kasiwas secara definitif pada akhir 2026.
Kedua target tersebut menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal. Polri ingin memastikan setiap temuan memperoleh tindak lanjut yang jelas, terukur, dan tepat waktu.
Polda Jabar Perkuat Tata Kelola Organisasi
Melalui penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, Polda Jawa Barat beserta jajarannya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Langkah tersebut juga mendorong perbaikan tata kelola organisasi. Selain itu, pengawasan yang lebih terarah dapat membantu kepolisian menangani persoalan yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
Transformasi ini diharapkan membangun kinerja kepolisian yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Polri dapat terus memperkuat kepercayaan masyarakat.
(Egi)
