JAKARTA | RMN Indonesia
Karpet merah Istana Presiden pada Jumat akhir Juli 2026 menjadi panggung kontras tegaknya hukum di tanah air. Di sana, berdiri Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, tersenyum dan berfoto berdampingan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Padahal, di balik senyum itu, Anton menyandang status tersangka atas dugaan kejahatan pertambangan nikel ilegal yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun di Konawe Utara. Lebih ironis lagi, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengonfirmasi bahwa berkas perkara Anton sebenarnya telah dinyatakan lengkap alias P-21.
Meski status hukumnya sudah P-21 dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (tahap dua), penyidik Bareskrim belum juga menyentuh tombol penahanan terhadap sang pengusaha nikel. Alih-alih membawanya ke sel tahanan, penyidik beralasan Anton “bersikap kooperatif”.
Pengamat Hukum sekaligus Advokat asal Buton, Erwin Usman, menilai dalih “kooperatif” yang disematkan penyidik merupakan ironi hukum yang telanjang dan mempertontonkan tebang pilih penegakan hukum di Indonesia.
Dua Pemandangan dan Paradox Penegakan Hukum
Dalam analisis kritisnya, Erwin Usman menyoroti dua pemandangan yang amat bertolak belakang dalam perkara hukum Anton Timbang.
Pemandangan pertama menyuguhkan dua tongkang berisi sekitar 15 ribu ton bijih nikel yang disita Bareskrim sebagai barang bukti kejahatan. Nilai muatannya saja ditaksir mencapai US$ 315 ribu atau sekitar Rp 5,6 miliar—itu baru yang tertangkap basah, belum menghitung akumulasi pengerukan ilegal yang ditaksir Bareskrim menguapkan uang negara sebesar Rp 1,2 triliun.
Pemandangan kedua memperlihatkan sosok Anton berdiri gagah di Istana Negara.
“Pemandangan pertama membawanya ke Bareskrim. Pemandangan kedua membuat publik bertanya: seberapa sakti Ketua Kadin Sultra ini?” cetus Erwin Usman.
Kasus ini berakar dari aktivitas tambang PT Masempo Dalle di Desa Morombo Pantai, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perusahaan yang dipimpin Anton tersebut mengeruk bijih nikel di luar wilayah izin dan merambah kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)—bahasa sederhananya: penambangan ilegal seluas 141,91 hektare.
Lokasi tambang tersebut padahal telah disegel oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Namun, segel itu terbukti tak lebih dari papan kayu tanpa wibawa. Pengerukan terus berjalan, nikel dimuat, hingga polisi akhirnya turun tangan membongkar skandal tersebut.
Kronologi Panggilan “Sakit” hingga Melenggang ke Istana Jejak penanganan perkara Anton Timbang dipenuhi drama penundaan yang menguji akal sehat publik:
15 Maret 2026: Penyidik Polri menyatakan hasil gelar perkara menemukan kecukupan bukti untuk menetapkan Anton Timbang sebagai tersangka.
21 April 2026: Penyidik memanggil Anton untuk diperiksa sebagai tersangka. Anton mangkir dengan alasan sakit. Polisi saat itu berencana mengirim tim dokter untuk memeriksa kesehatannya.
31 Juli 2026: Tiga bulan berselang, Anton nampak prima dan sehat bugar saat menghadiri pertemuan Kadin di Istana dan berfoto bersama Presiden.
Agustus 2026: Bareskrim Polri menyatakan berkas perkara Anton Timbang telah resmi P-21, namun penahanan tidak dilakukan dengan alasan “kooperatif”.
“Tentu orang sakit bisa sembuh. Tiga bulan kemudian, Anton terlihat sehat dan hadir di Istana,” sindir Erwin Usman. “Yang tampaknya belum sembuh justru penegakan hukumnya. Anton memang belum boleh disebut bersalah sebelum ada putusan hakim, tetapi status tersangka bukan tanda pengenal yang bisa ditinggalkan begitu saja di luar pagar Istana.”
Mengutip teori sosiologi hukum dari Donald Black dalam The Behavior of Law, Erwin menjelaskan bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa. Kedudukan sosial, kekayaan, jaringan organisasi, dan jarak seseorang dari pusat kekuasaan berbanding lurus dengan arah bekerjanya hukum.
“Bahasa sederhananya: hukum bisa sangat keras dan tajam ketika melihat ke bawah, tetapi mendadak tumpul dan kehilangan tenaga ketika mendongak ke atas,” ungkap Erwin Usman.
Menguji Nyali Kapolri
Penetapan status P-21 oleh Bareskrim Polri seharusya menjadi pintu masuk bagi untuk menunjukkan komitmen pemberantasan illegal mining tanpa pandang bulu. Desakan agar Bareskrim segera melakukan penahanan dan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti) ke Kejaksaan Agung kian kencang disuarakan publik dan kalangan akademisi hukum.
Negeri ini tidak kekurangan regulasi. Polisi ada, jaksa ada, hakim ada—bahkan kesejahteraannya telah ditingkatkan oleh negara. Gedung penjara pun berdiri kokoh.
“Yang sering hilang adalah keberanian—atau lebih tepatnya nyali—aparat penegak hukum saat berhadapan dengan figur yang memiliki jabatan, jaringan bisnis, dan akses melenggang ke kekuasaan,” tegas Erwin Usman.
Kini, bola panas berada di tangan Kapolri jenderal Suyudi ario seto dan Bareskrim Polri. Publik menunggu akhir dari tontonan hukum ini: apakah Anton Timbang akan segera mengenakan rompi tahanan dan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri, ataukah kesaktian elite kekuasaan kembali memenangkan rawa-rawa nikel di Sulawesi Tenggara?. (Egi)
