JAKARTA | RMN Indonesia
Proses persidangan perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terus menyita perhatian publik.
Di tengah bergulirnya proses peradilan tersebut, sorotan tajam dan desakan keras mengarah pada kejanggalan posisi hukum para pihak yang terlibat. Lembaga independen penegak hukum Matahukum mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk bersikap objektif, menyeluruh, dan tidak melakukan tebang pilih dalam membongkar konstruksi perkara.
Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menilai fakta persidangan telah membuka tabir terang mengenai peran aktif saksi kunci Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho dan pengusaha Tan Kian dalam pusaran perkara ini. Berdasarkan fakta di muka persidangan, terungkap pengakuan terbuka dari Ferry Boboho yang meminta uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara Rp55 miliar kepada pengusaha Tan Kian.
Dari total dana tersebut, Ferry secara blak-blakan mengaku menyisihkan Rp5 miliar untuk kepentingan pribadi dengan dalih “mencari makan”, sebelum akhirnya mengembalikan dana tersebut ke kejaksaan. Selain itu, dalam kesaksiannya, Ferry juga mengaku meraup honor fantastis sebesar Rp22,5 miliar dari PT Perwira Adhitama Sejati atas dalih konsultasi.
Menanggapi fakta persidangan serta penanganan perkara oleh tim penyidik, Mukhsin Nasir melontarkan kritik keras dan mempertanyakan objektivitas hukum yang sedang berjalan.
Pertanyakan Konstruksi Hukum dan Aliran Dana Kasus
Menurut Mukhsin, status hukum yang disematkan kepada Febrie Adriansyah harus diuji secara rasional berdasarkan fakta objektif di persidangan. Ia menyoroti kontradiksi antara pengakuan saksi kunci dengan pasal sangkaan penegak hukum.
“Kalau memang kasusnya Febri ini yang dibawa ke persidangan menyangkut masalah Tan Kian yang menyangkut kasus Jiwasraya, pertanyaannya adalah mana wujud bukti uang Rp50 miliar lainnya? Apakah hanya barang bukti Rp5 miliar yang disampaikan oleh Ferry Boboho dan sudah dikembalikan? Kalau yang dikembalikan hanya Rp5 miliar, lalu ke mana larinya sisa Rp50 miliar tersebut? bila itu adalah TPPU mana barang buktinya apakah barang bukti itu adalah yang ditemukan dirumah FA batang emas dan valuta asing itu sudah diakui Don ritto miliknya” tegas Mukhsin.
Lebih lanjut, Mukhsin juga membedah status hukum pengakuan Tan Kian di persidangan yang pernah diungkapkan oleh media terkait Dalam persidangan Jiwasraya pengakuan jimmy sutopo, dia memberikan uang kepada pihak tertentu senilai 1,5 juta US Dollar
Peristiwa hukum masalah Jiwasraya atau Asabri itu terjadi ketika Febri ini menjadi Direktur penyidikan dibawah pimpinan jampidsus waktu itu Ali Mukartono
Ia mendesak agar penyidik mendalami pengakuan tersebut secara transparan tanpa ada pihak yang ditutup-tutupi.
“Pemberian uang oleh Tan Kian kepada pihak-pihak tertentu tidak bisa serta-merta diartikan sebagai pemerasan murni. Secara logika hukum, Tan Kian sendiri memberikan uang tersebut karena berada dalam posisi sadar untuk menghindari risiko hukum, yang artinya mengarah pada tindakan penyuapan, bukan murni diperas. Mengapa Tan Kian dan pihak-pihak lain yang menerima aliran dana besar tidak ikut ditarik sebagai tersangka?” kritiknya.
Desak KPK Periksa Mantan Petinggi Kejagung
Matahukum menilai bahwa penanganan perkara ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan secara adil. Mukhsin mendesak KPK agar turun tangan memeriksa para pimpinan kejaksaan yang menjabat pada periode terjadinya peristiwa hukum tersebut, yakni mantan Jampidsus Ali Mukartono serta Jampidsus Kuntadi.
Ia berpandangan, jika kasus ini berkaitan dengan kebijakan strategis saat Febrie Adriansyah menjabat, maka pimpinan di atasnya—dalam hal ini Ali Mukartono—patut dimintai pertanggungjawaban administratif dan etik atas dugaan kelalaian pengawasan terhadap bawahannya.
“KPK harus memeriksa mantan Jampidsus Ali Mukartono dan Kuntadi. Sebagai pimpinan tertinggi saat itu, kelalaian dalam mengawasi gerak-gerik bawahan hingga berujung pada tindak pidana korupsi dan penyimpangan hukum adalah kesalahan fatal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, Maka itu KPK harus periksa atasan langsung FA ketika menjabat Dirdik jampidsus yaitu Ali mukartono dan jampidsus saat ini kutadi sebagai pengendali penyidik tim 9 dibawah pengawasan kendali jaksa agung sebagai pimpinan tertinggi lembaga kejaksaan” ujar Mukhsin.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Matahukum mengingatkan agar penegak hukum tidak mempertontonkan proses peradilan yang menyimpang dari fakta-fakta objektif demi menghindari preseden buruk di mata masyarakat. Penegakan hukum harus berpijak pada keadilan substantif, di mana seluruh pihak yang menikmati aliran dana atau terlibat dalam permufakatan jahat harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi atau tebang pilih.
“Kami mengkritik bukan karena apa, tetapi agar masyarakat tidak disajikan proses hukum yang bias dan tidak bersesuaian dengan fakta materiil. Semua pihak yang disebut dalam persidangan, baik pemberi maupun penerima aliran dana, harus diperiksa secara transparan demi tegaknya keadilan yang seutuhnya,” pungkas Mukhsin Nasir. (Egi)
