JAKARTA| RMN Indonesia
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengkritik rencana pemberian insentif fiskal kepada kepala daerah yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat pengawasan keamanan pangan daripada mengalokasikan anggaran untuk insentif tersebut.
Irma menegaskan, keberhasilan seorang kepala daerah semestinya diukur dari kemampuannya meningkatkan pendapatan daerah dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, bukan semata-mata berdasarkan dukungan terhadap program pemerintah pusat.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma, Kamis (29/10/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai, mendukung dan menyukseskan program presiden, termasuk MBG, sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Terlebih, program tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pemberian insentif fiskal kepada kepala daerah untuk menjalankan tanggung jawab yang melekat pada jabatan mereka.
Desak Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan
Alih-alih memberikan insentif kepada kepala daerah, Irma menyarankan agar anggaran pemerintah diprioritaskan untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian serius, mengingat pelaksanaan program penyediaan makanan bergizi membutuhkan pengawasan ketat agar makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penguatan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
“Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan? BPOM kan leading sector di bidang tersebut,” kritiknya.
Irma menilai, pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan program MBG.
Pertanyakan Sumber Anggaran Insentif
Selain mempersoalkan prioritas penggunaan anggaran, Irma juga mempertanyakan sumber pendanaan insentif fiskal yang direncanakan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu menghitung secara cermat kebutuhan anggaran tersebut, terutama ketika pemerintah pusat dan daerah sama-sama didorong melakukan efisiensi belanja.
“Bukankah pemerintah meminta daerah melakukan efisiensi anggaran karena APBN mengalami tekanan? Mengapa justru ada rencana mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah?” katanya.
Ia mengingatkan, kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama. Sejumlah kabupaten dan kota masih memiliki keterbatasan anggaran, bahkan APBD-nya berada di bawah Rp1 triliun.
Kondisi tersebut, menurut Irma, harus menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan pemberian insentif. Jangan sampai kebijakan baru justru mengabaikan kebutuhan mendasar daerah atau menambah beban pengelolaan keuangan negara.
MBG Jangan Hanya Berorientasi pada Pembagian Makanan
Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah memperjelas sasaran utama program MBG. Apabila program tersebut ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting, intervensi yang dilakukan tidak seharusnya hanya berfokus pada pembagian makanan bergizi.
Menurutnya, perbaikan gizi masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk pemenuhan kebutuhan vitamin, akses terhadap air bersih, serta dukungan terhadap faktor-faktor kesehatan lainnya.
Ia menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang disalurkan atau banyaknya penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan dan status gizi masyarakat.
Karena itu, perencanaan program MBG harus disertai penetapan indikator keberhasilan yang jelas, pengawasan yang memadai, serta penggunaan anggaran yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Irma menegaskan, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang terukur dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung perencanaan anggaran yang realistis serta kebijakan kesehatan dan gizi yang menyeluruh,” pungkasnya.(Agus).
