TAPANULI TENGAH I RMN Indonesia
Suhu politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, memanas. Bupati Tapteng Masinton Pasaribu akhirnya buka suara terkait wacana pemakzulan terhadap dirinya yang digulirkan sejumlah partai politik di DPRD.
Masinton menilai isu pemakzulan bukan semata persoalan tata kelola pemerintahan, melainkan bagian dari skenario politik kelompok yang belum menerima hasil Pilkada Tapteng 2024.
Menurut Masinton, pihak yang kini mendorong wacana pemakzulan sebelumnya berupaya menciptakan skenario calon tunggal pada Pilkada 2024. Namun, skenario tersebut gagal setelah PDI Perjuangan mengusung dirinya.
“Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat paslon Pilkada yang mereka usung dikalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” kata Masinton, Minggu (6/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Masinton saat menanggapi tekanan politik dari lima partai di DPRD Tapteng yang sebelumnya menyoroti kinerja pemerintah daerah, khususnya terkait rendahnya penyerapan APBD 2026.
Lima partai yang menyuarakan wacana tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN. Mereka menilai roda pemerintahan belum berjalan optimal dan pengelolaan anggaran perlu mendapat perhatian serius.
Kelompok lima partai itu sebelumnya menyebut penyerapan APBD Tapteng 2026 hingga Agustus baru sekitar 30 persen.
Mereka bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah politik DPRD hingga mengusulkan pemakzulan apabila tidak ada perbaikan.
Namun Masinton membantah bahwa persoalan tersebut murni persoalan kinerja pemerintahan. Ia justru menduga ada kepentingan politik yang berada di balik munculnya tekanan terhadap pemerintahannya.
Masinton juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan persoalan politik sebagai penghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sehari setelah pernyataannya mengenai dugaan skenario politik, Masinton kembali menyerukan agar seluruh elemen politik menghentikan tarik-menarik kepentingan dan memusatkan energi pada pemulihan pascabencana serta pembangunan Tapteng.
“Perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kepentingan politik tidak boleh menghambat pelayanan publik, pembangunan, dan pemulihan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, wacana pemakzulan tersebut sejauh ini masih berada pada tahap tekanan dan langkah politik. Bahkan perkembangan terbaru menunjukkan DPC Gerindra Tapteng menyatakan menarik pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam sikap bersama lima partai tersebut.
Situasi ini membuat polemik politik di Tapteng semakin menarik perhatian. Di satu sisi, lima partai menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyerapan anggaran.
Di sisi lain, Masinton melihat tekanan tersebut sebagai bagian dari pertarungan politik pasca-Pilkada 2024.
Kini publik Tapanuli Tengah menunggu apakah polemik tersebut akan berakhir sebagai adu kritik politik atau justru berkembang menjadi pertarungan serius di DPRD yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan daerah.(Agus).
