JAKARTA | RMN Indonesia
Aroma tak sedap dugaan korupsi penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang menyeret anggota DPR RI kembali menyengat. Sekretaris Jenderal Banten Corruption Watch (BCW), Agus Suryaman, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut keterlibatan dua legislator dari Fraksi PKB, Muhammad Kadafi dan Moh. Rano Alfath.
Keduanya diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam distribusi beasiswa negara demi keuntungan elektoral maupun finansial pribadi. Agus menilai, pola penyaluran beasiswa melalui jalur aspirasi anggota dewan sangat rentan menjadi bancakan politik dan ladang pungutan liar.
“Negara mengalokasikan triliunan rupiah agar anak bangsa bisa sekolah, bukan untuk dijadikan modal politik atau ‘sapi perahan’ oknum anggota DPR. Kami mencium adanya pola sistematis di mana hak rakyat miskin dipotong atau diarahkan demi kepentingan tertentu. Ini adalah kejahatan di sektor pendidikan,” ujar Agus Suryaman saat diwawancara, Selasa (5/5).
Agus menekankan bahwa status sebagai anggota legislatif tidak boleh menjadi perisai hukum. Ia menyoroti dugaan kuat adanya aliran dana atau pemotongan jatah beasiswa yang dikelola melalui jaringan konstituen di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
“KPK jangan hanya menjadi ‘pemadam kebakaran’ setelah api besar. Audit segera aliran dana PIP dan KIP Kuliah di Dapil Muhammad Kadafi dan Rano Alfath. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, seret mereka! Jangan biarkan institusi DPR diisi oleh mereka yang memakan hak dasar anak sekolah. BCW akan terus mengawal ini hingga ada titik terang,” tegas Agus
Secara etis, Agus juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan DPR seharusnya digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, bukan justru “membajak” program pemerintah pusat seolah-olah menjadi kemurahan hati pribadi anggota dewan.
Narasi kritis ini pun mulai berpindah dari ruang diskusi ke jalanan. Sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini tidak menguap, sebelumnya gelombang massa dari pemuda melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta. Para demonstran membawa tuntutan serupa: mendesak lembaga antirasuah tersebut segera memanggil dan memeriksa Muhammad Kadafi serta Moh. Rano Alfath guna mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan dana pendidikan yang merugikan keuangan negara. (Fj)
