JAKARTA | RMN Indonesia
Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menegaskan perlunya langkah konkret pemerintah terkait bantuan pasca bencana untuk memulihkan ekonomi masyarakat di tiga provinsi di Sumatra.
Arif menilai bantuan pemerintah saat ini belum cukup mendorong pemulihan ekonomi warga.
Bantuan Pasca Bencana Dinilai Belum Menyentuh Kebutuhan Utama
Arif menyoroti kondisi para peternak yang terdampak bencana. Ia menyebut banyak warga kehilangan ternak akibat bencana alam.
“…Arif menilai bantuan pasca bencana saat ini belum mampu mendorong pemulihan ekonomi warga.”
“Banyak peternak terdampak, mulai dari sapi, itik, unggas, hingga babi. Pemerintah saat ini hanya memberikan bantuan pakan ternak dan layanan kesehatan hewan, padahal banyak warga kehilangan sapi,” ujar Arif.
Ia meminta pemerintah memperluas bentuk bantuan agar ekonomi masyarakat pasca bencana segera bergerak kembali.
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI
Arif menyampaikan pernyataan tersebut dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pemerintah menghadirkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat tersebut.
Koordinasi Pemerintah Harus Diperkuat
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Arif, perbedaan data kebutuhan anggaran sering menghambat efektivitas bantuan.
“…koordinasi yang lemah membuat penyaluran bantuan pasca bencana tidak maksimal.”
“Kalau ingin membahas kebutuhan anggaran pasca musibah, pemerintah harus menyusun data secara jelas dan sinkron. Jangan sampai pemerintah provinsi menyampaikan angka berbeda dengan kementerian, karena kondisi itu membuat bantuan tidak maksimal,” tegasnya.
Program Pemulihan Harus Tepat Sasaran
Arif menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah harus benar-benar menjangkau masyarakat terdampak.
Ia berharap program pemulihan ekonomi yang Presiden Prabowo Subianto canangkan memberi dampak nyata bagi warga.
“Tanpa koordinasi yang berjalan baik, program pemerintah tidak akan memberikan hasil maksimal. Kami ingin kebijakan ini membantu ekonomi masyarakat ke depan,” kata Arif.
Evaluasi Izin Kehutanan
Arif juga menyoroti peran Kementerian Kehutanan dalam mencegah bencana serupa terulang.
Ia meminta kementerian mengevaluasi seluruh izin kehutanan, terutama di wilayah hulu sungai dan lereng pegunungan rawan banjir.
“Menteri Kehutanan harus mengevaluasi perizinan secara menyeluruh. Pemerintah perlu bersikap tegas agar banjir tidak berulang setiap tahun,” tegas Arif.
Ia menilai evaluasi tersebut penting untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi warga. (Egi)
