JAKARTA | RMN Indonesia
Wacana penyatuan antara Partai Gerindra dan Partai NasDem dinilai tidak hanya mengubah konfigurasi kekuasaan nasional, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap peluang tokoh oposisi seperti Anies Baswedan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai bahwa jika merger atau pembentukan blok permanen benar terjadi, posisi Anies akan berada dalam situasi yang tidak mudah. Selama ini, NasDem menjadi salah satu pilar utama yang menopang basis dukungan politiknya.
“Ketika NasDem bergeser masuk dalam penyatuan dengan Partai Gerindra, Anies kehilangan salah satu fondasi penting. Ini membuat peluangnya di 2029 berada di persimpangan,” ujar Arifki.
Menurutnya, dalam sistem politik Indonesia yang sangat bergantung pada dukungan partai, keberadaan kendaraan politik menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan elektoral seorang figur. Meskipun saat ini Anies juga dikaitkan dengan Partai Gerakan Rakyat, tantangan verifikasi pemilu tetap menjadi hambatan awal yang harus dilalui.
Di sisi lain, Arifki Chaniago juga menyoroti dampak internal dari wacana merger tersebut. Ia menilai penyatuan dua partai besar hampir pasti akan melahirkan dinamika baru, termasuk potensi menguatnya faksi-faksi internal.
Menurutnya, pengalaman historis menunjukkan bahwa figur-figur kunci seperti Prabowo Subianto dan Surya Paloh yang sama-sama berlatar belakang Partai Golkar, justru membangun kendaraan politik baru—Partai Gerindra dan Partai NasDem—sebagai respons atas kerasnya kompetisi dan tarik-menarik kepentingan antar faksi di internal Partai Beringin.
“Artinya, jika dua entitas yang lahir dari pengalaman fragmentasi tersebut kembali disatukan, potensi reproduksi konflik internal bukan tidak mungkin terjadi dalam bentuk baru,” ujarnya.
“Merger bukan hanya menyatukan kekuatan, tetapi juga kepentingan. Di situlah faksi-faksi akan muncul, dan ini bisa memengaruhi arah keputusan strategis, termasuk dalam penentuan dukungan capres,” katanya.
Ia menambahkan, NasDem pada Pemilu 2024 memiliki kecenderungan progresif dengan mengusung isu perubahan. Karakter tersebut berpotensi mengalami penyesuaian jika berada dalam satu blok kekuasaan yang lebih besar.
Dalam konteks itu, Arifki melihat NasDem menghadapi dilema strategis: tetap mempertahankan peran sebagai pengusung alternatif, atau bertransformasi menjadi bagian dari arus utama kekuasaan. Jika wacana merger terealisasi, peluang NasDem untuk memanfaatkan skenario ambang batas nol persen (PT 0%) pada Pilpres 2029 juga berpotensi tertutup.
“Jika bertahan dalam blok kekuasaan, ruang untuk mengusung figur seperti Anies menjadi terbatas. Namun jika memilih keluar, NasDem harus mampu membangun basis politik baru di luar kekuasaan sebagai bekal menuju 2029,” ujarnya.
Arifki menyimpulkan, wacana merger Gerindra–NasDem tidak sekadar soal konsolidasi kekuatan, tetapi juga membuka ketidakpastian baru dalam peta politik nasional—termasuk masa depan Anies dalam kontestasi Pilpres 2029.(fj).
