SERPONG | RMN Indonesia
Langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang menurunkan baliho protes bertuliskan anti-oligarki di Jalan Raya Viktor, Serpong, pada Senin (2/11/2026), menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis sosial.
Sebelumnya, bentangan baliho merah berukuran besar dengan tulisan “Oligarki Bajingan Bangsat Go To Hell Bikin Rakyat Miskin” dan ditutup frasa “Cinta Indonesia” tersebut mendadak viral di media sosial serta menarik perhatian warga yang melintas.
Meski Kepala Satpol PP Tangsel, Dahlan, menegaskan bahwa pencopotan baliho murni disebabkan oleh masalah perizinan dan pajak, respons administratif Pemkot Tangsel ini dinilai mengabaikan esensi pesan moral yang disampaikan masyarakat.
Pernyataan Aktivis Jagatani: Tangsel Dinilai Tak Sejalan dengan Sikap Tegas Presiden
Aktivist sosial sekaligus Ketua Komite Penggerak Nasional (KPN) Jagatani, Maslam Danuri, menyayangkan respons reaktif Pemkot Tangsel yang dinilainya terlalu mengedepankan dalih kelengkapan perizinan ketimbang menangkap kegelisahan rakyat atas cengkeraman oligarki.
Maslam menarasikan bahwa tindakan Pemkot Tangsel tersebut justru memperlihatkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak sejalan atau tidak mendukung ketegasan Presiden Prabowo Subianto yang gencar menyerukan perlawanan terhadap praktik oligarki di Tanah Air.
“Tindakan cepat Pemkot Tangsel menertibkan baliho dengan alasan administratif justru menimbulkan pertanyaan publik: apakah Pemkot Tangsel ragu atau bahkan tidak mendukung ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas oligarki yang meremas kesejahteraan rakyat?” ujar Maslam Danuri dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Maslam menilai, pesan dalam baliho viral tersebut hendaknya dibaca sebagai bentuk jeritan dan kritik sosial masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi serta praktik monopoli kekuasaan modal di tingkat lokal maupun nasional.
Edukasi Oligarki dan Celoteh Khas Rocky Gerung
Guna menyegarkan pemahaman jajaran birokrat di Pemkot Tangsel, Maslam menjelaskan secara lugas definisi oligarki agar pemerintah daerah memahami alasan di balik kekesalan publik yang tertuang pada baliho tersebut.
“Oligarki adalah struktur kekuasaan di mana politik dan kebijakan publik dikuasai oleh segelintir orang berpemilik modal besar demi mengeruk keuntungan kelompoknya sendiri. Akibatnya, kebijakan tidak lagi berpihak pada rakyat kecil, ruang publik menyempit, dan kemiskinan sistemik terus meluas,” jelas Maslam.
Dalam pernyatannya, Maslam juga menyentil Pemkot Tangsel dengan mengutip kelakar khas pengamat politik dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, mengenai fenomena alergi pejabat terhadap kritik sosial.
“Kalau pakai celotehan ala Rocky Gerung kepada Wantimpres atau pemerintah: ‘Kenapa baliho oligarki diturunkan cepat sekali? Apakah karena oligarki itu fiktif, atau justru karena oligarkinya merasa tersindir dan hadir di sekitar kekuasaan?’ Jangan sampai pemerintah daerah gagap memahami pesan substansial dan justru sibuk menghapus ‘papan tulisnya’ ketimbang menyelesaikan masalahnya,” seloroh Maslam.
Pemerintah Daerah Diminta Buka Ruang Aspirasi
Di akhir keterangannya, Maslam Danuri meminta Pemkot Tangsel tidak sekadar bersembunyi di balik aturan penegakan Peraturan Daerah (Perda) penertiban reklame, melainkan membuktikan komitmen nyata dalam mendukung agenda penegakan hukum dan pemerataan ekonomi rakyat yang diusung pemerintah pusat.
“Pemerintah Kota Tangsel seharusnya responsif terhadap pesan moral di balik aksi massa atau propaganda visual rakyat. Jika Presiden Prabowo sudah pasang badan melawan oligarki, daerah harus tegak lurus dan tidak sibuk bersolek dengan alasan izin saat rakyat berteriak tentang ketidakadilan,” pungkas Maslam. (Egi)
