JAKARTA | RMN Indonesia
Dalam 24 jam terakhir, sejumlah isu politik dan hukum nasional menjadi sorotan publik. Mulai dari pernyataan Mahfud MD soal proyek kereta cepat Whoosh, hingga Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. Berikut lima isu utama yang mewarnai pemberitaan sejak Senin (20/10/2025) hingga Selasa (21/10/2025) pagi:
1. Mahfud MD Bingung Diminta Lapor Dugaan Mark-Up Whoosh
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, mengaku heran karena diminta KPK untuk melaporkan secara resmi dugaan mark-up dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia menilai, seharusnya lembaga penegak hukum seperti KPK dapat langsung menindaklanjuti informasi awal yang valid tanpa menunggu laporan formal dari masyarakat.
Menanggapi hal ini, KPK menyatakan siap menelusuri setiap dugaan korupsi, termasuk dari pernyataan tokoh publik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antikorupsi dapat membangun kasus berdasarkan informasi awal yang kredibel.
2. Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk atas Permintaan Arab Saudi
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan tindak lanjut atas permintaan langsung Pemerintah Arab Saudi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan haji Indonesia dipimpin oleh pejabat setingkat menteri.
Prabowo juga menyoroti keberhasilan pemerintah menekan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu jemaah dari 40 tahun menjadi 26 tahun. Ia bahkan mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki lahan sendiri di Makkah untuk pembangunan kampung haji.
3. Yusril: Perubahan Struktur Polri Hanya Bisa Lewat Presiden dan DPR
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa perubahan struktur dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hanya bisa dilakukan melalui presiden dan DPR. Ia merujuk pada Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 dan UU No. 2 Tahun 2002 sebagai dasar hukum.
Menanggapi wacana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, Yusril menyebut hal itu wajar dan membuka ruang dialog publik soal reformasi institusi kepolisian.
