JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan mekanisme penggantian wakil presiden jika Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Yusril menyebut Presiden Prabowo Subianto harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan tersebut berlaku jika pengunduran diri Gibran menimbulkan kekosongan jabatan.
Yusril menyampaikan penjelasan itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
MPR Bersurat kepada Prabowo
Yusril menjelaskan, Gibran harus menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada MPR. Selanjutnya, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril.
Setelah itu, MPR akan menyurati Presiden Prabowo. Lembaga tersebut meminta Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Prabowo juga harus melengkapi usulan tersebut dengan dokumen persyaratan pencalonan.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Memilih
Yusril mengatakan MPR akan menggelar pemilihan setelah menerima usulan Presiden. Proses tersebut memiliki batas waktu maksimal 60 hari sejak MPR menerima surat dari Prabowo.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.
Dengan demikian, MPR memegang peran penting dalam menentukan sosok pengganti wakil presiden. Proses tersebut mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku.
Yusril Tanggapi Rencana Gibran ke PTUN
Selain membahas mekanisme penggantian wapres, Yusril juga menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai langkah tersebut tidak lagi diperlukan. Menurutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final terkait perkara dengan materi yang sama.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Gibran Minta Kesempatan kepada Prabowo
Sebelumnya, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo. Keduanya bertemu di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan permintaan tersebut. Ia menjelaskan Gibran ingin menempuh proses pembuktian melalui PTUN.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana.
Hingga saat ini, mekanisme penggantian wakil presiden tersebut masih bergantung pada proses pengunduran diri dan keputusan sesuai ketentuan konstitusi.(hmi)
