JAKARTA | RMN Indonesia
WALHI menilai pidato pembukaan Paviliun Indonesia di COP31 hari ini berisi klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat dan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menjanjikan “hutan yang masih berdiri” bagi generasi mendatang.
Padahal sepanjang 2026, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan melepas 307,6 juta ton CO₂, lebih dari dua kali target penyerapan bersih sektor kehutanan (FOLU Net Sink) 2030.
“Utusan Khusus Presiden menyebut Indonesia sedang “walking the talk” dan memperkuat pasar karbon lewat registri nasional dan Perpres 110/2025. Pemantauan WALHI menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari-14 September 2026.
Kalimantan Timur, provinsi percontohan program FCPF, juga tetap terbakar sepanjang 2026. Sementara itu, dari dana result-based payment (RBP) GCF sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalur per Juli 2026”, kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional.
Hal lainnya soal klaim transisi energi. Dalam pidato menyebut tenaga surya dan jaringan transmisi, tetapi tidak menyinggung batu bara. Produksi batu bara Indonesia mencapai 790 juta ton pada 2025, dan sekitar 514 juta ton di antaranya diekspor. Bauran energi terbarukan baru 15,75%.
Menteri LH menempatkan “transisi energi bersih dan industrialisasi hijau” sebagai bidang aksi pertama. Utusan Khusus Presiden menjanjikan “dekarbonisasi industri”. Kenyataannya, industrialisasi yang dibanggakan itu, yaitu hilirisasi nikel, berjalan dengan batu bara. Kapasitas PLTU captive di kawasan industri mencapai 19,3 GW pada 2025 (CREA dan GEM;2026).
Penambahan PLTU captive pada Juli 2024-Juli 2025 sebesar 4,49 GW, sekitar 80% dari seluruh penambahan PLTU nasional. Lebih dari 94% listrik untuk pengolahan nikel berasal dari batu bara (Ember;2026). Saat kapasitas PLTU dunia turun pada 2025, kapasitas PLTU Indonesia justru naik 4 GW. NDC Kedua sendiri memproyeksikan emisi sektor energi baru mencapai puncak pada 2038. Ini sulit disebut “walking the talk”.
Utusan Khusus Presiden juga menyebut transisi yang “bertanggung jawab”. Namun tambang nikel untuk baterai kendaraan listrik telah menghilangkan sekitar 193.830 ha hutan alam pada 2001-2023. Selain itu, 740.260 ha hutan alam berada di dalam izin aktif Hutan Tanaman Energi, yang menebang hutan alam untuk bahan bakar biomassa atas nama energi terbarukan.
“Di paviliun, pemerintah bicara soal tenaga surya, tetapi smelter nikel yang disebut industri hijau masih hampir seluruhnya digerakkan batu bara. Ditambah hutan alam yang ditebang untuk nikel dan kayu energi, ini bukan transisi. Ini pemindahan kerusakan,” kata Uli.
Utusan Khusus Presiden menyatakan aksi iklim harus berjalan seiring dengan ketahanan pangan. Pernyataan ini disampaikan pada hari tematik Food, Agriculture and Health di COP31. Namun di Merauke, sekitar 265.208 ha hutan alam termasuk dalam kawasan hutan yang dilepas untuk proyek strategis nasional (PSN) pangan dan energi. Sekitar 40 ribu ha sudah dibuka hingga awal Juli 2026, dan 24 kampung adat terancam. Bahkan dalam analisa walhi jika hutan alam tersebut dialihfungsikan potensi emisi yang dilepaskan mencapai 140-299 juta ton CO₂. Fakta lainnya, WALHI juga mencatat 809 titik panas di kawasan PSN Merauke sepanjang Januari-12 Oktober 2026.
“Produksi beras memang naik, tapi harganya adalah hutan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, yang pangannya berasal dari hutan, bukan sawah. Kedaulatan pangan adalah soal siapa yang menentukan apa yang ditanam di tanahnya,” kata Dana Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan.
Dana juga menambahkan, Menteri LH seolah hendak menunjukan seolah pemerintah Indonesia telah sangat inklusif dengan menyebut masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai “bagian dari solusi iklim”.
Selain tidak menyebutkan masyarakat adat sama sekali dalam pidatonya, justru di lapangan, peladang seperti Subarno dan Yadi dikriminalisasi pada September 2026, dan muncul rencana mencabut Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang melindungi praktik berladang secara tradisional. Masyarakat adat Bahau Umaq Suling di Long Isun menunjukkan arah sebaliknya. Mereka keluar dari proyek karbon FCPF-CF dan menuntut sekitar 80.000 ha wilayahnya dikeluarkan dari program. Hutan mereka tidak terbakar.
“Kalau pemerintah benar-benar walking the talk, mulailah dengan membuka data. Akui yang menjaga, tagih yang merusak,” tambahnya.
Uli juga menyoroti janji yang disampaikan Hasyim “menjaga sumber daya karbon biru”, dan Menteri LH menyebut perlindungan mangrove. Faktanya, dari 3,44 juta ha ekosistem mangrove Indonesia, sekitar 750.000 ha dilaporkan rusak atau hilang, menurut keterangan Menteri LH sebelumnya pada Oktober 2025. Di pesisir Tangerang saja, dari 1.603,79 ha hutan mangrove lindung, kini hanya sekitar 500,55 ha yang tersisa.
Kerusakan ini datang dari proyek yang justru disebut bagian dari transisi dan pembangunan. Mangrove ditebang untuk kawasan smelter nikel, sementara pelabuhan, jalan, reklamasi, dan tambak terus mendesak ekosistem pesisir. Pemerintah belum menghentikan konversi itu, tetapi sudah menyiapkan pasarnya. Adanya karbon biru tidak berarti perusahaan minyak, gas, industri ekstraktif lainnya atau industri berat dapat mengklaim “net-zero” tanpa mengurangi emisi di sumbernya.
“Pesisir kita bukan gudang kredit. Selama mangrove masih ditebang untuk kegiatan pembanguan dan industri ekstraktif, mendagangkan karbon biru hanya memberi izin bagi pencemar untuk terus mencemari, sementara masyarakat pesisir kehilangan ruang hidupnya,” tutup Uli. (Egi)
