TAPTENG | RMN Indonesia
Lima partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), membuka wacana pemakzulan terhadap Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu. Wacana tersebut berawal dari buruknya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanganan bencana banjir hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Kelima partai politik (parpol) yang melontarkan wacana tersebut adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN dan PKB. Para pimpinan parpol itu melakukan pertemuan, Jumat (4/9/2026), untuk membahas kondisi pemerintahan di Kabupaten Tapteng.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang menyatakan, pengelolaan anggaran daerah di Kabupaten Tapteng, belum berjalan secara profesional. Pihaknya mendapat informasi, realisasi APBD Tapteng Tahun Anggaran (TA) 2026 baru terealisasi sebesar 30 persen hingga bulan Agustus.
“Ini insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan informasi yang kami terima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Tengah, juga telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (6/9/2026).
Soal penanganan banjir, lanjut Hazmi, pihaknya menilai respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng terhadap penanganan bencana berjalan lambat. Selain itu, penyaluran bantuan yang dilakukan Pemkab Tapteng juga mendapat banyak keluhan dari masyarakat.
“Penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat lambat dan amburadul. Begitu juga penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes,” ungkapnya.
Hazmi menambahkan, kelima parpol juga mendesak Pemkab Tapteng merealisasikan rekomendasi DPRD soal bantuan bagi korban banjir, serta penyaluran beasiswa yang bersumber dari APBD. Pihaknya juga menyinggung sikap Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tapteng, terkait rekomendasi bantuan bencana.
“Dari seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Tapteng, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Masinton Pasaribu yang juga Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hazmi menyatakan, selain kritik terhadap APBD dan penanganan banjir, kelima parpol juga siap membuka pembahasan APBD bersama Pemkab Tapteng. Pihaknya mengusulkan, pembahasan tersebut melibatkan Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, KPK, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta pimpinan partai politik.
Kelima partai, lanjut dia, juga akan mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapteng beserta OPD terkait kepada aparat penegak hukum, atas dugaan penyelewengan anggaran.
“Kami mewacanakan dan mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Tapteng, Joko Pranata Situmeang meminta, kelima parpol tersebut untuk mengkaji kembali, pernyataan tentang wacana pemakzulan Masinton. Dia menilai, rendahnya penyerapan anggaran perlu dilihat dari proses pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.
“Menurut kami, sebaiknya kelima partai itu mengkaji ulang apa yang mereka sampaikan. Apakah penyerapan anggaran termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan?” ujarnya.
Joko menekankan, bupati merupakan kepala pemerintahan eksekutif, sedangkan pelaksanaan anggaran dilakukan oleh OPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing. “Kalau penyerapan anggaran rendah, harusnya ditanya ke OPD dan TAPD,” imbuhnya.
Dia menilai, kritik yang diarahkan langsung kepada Masinton terkait rendahnya serapan APBD tidak tepat. Menurut Joko, Masinton banyak berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam menangani pemulihan bencana di Kabupaten Tapteng.
“Menurut kami, selaku Fraksi PDI Perjuangan, menggunakan hak dan menyalahkan kepala daerah, itu salah alamat. Soal pemulihan bencana, bupati banyak berhubungan dengan Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (Egi)
