Jumat, November 20

TANGERANG | RMN Indonesia

Proses pengadaan tanah untuk proyek Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A terus berlanjut dan kini menyasar wilayah Kecamatan Legok serta Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang secara resmi telah menyalurkan Uang Ganti Rugi (UGR) kepada warga pemilik lahan yang berada di Desa Palasari, Kecamatan Legok, serta Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menjelaskan bahwa penyaluran UGR ini merupakan bagian dari tahapan resmi pengadaan lahan untuk pembangunan ruas Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A. Pada tahap ini, sebanyak 31 bidang tanah milik warga telah tuntas dibayarkan.

“Pembayaran ini rincinya ada 6 bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya. Kami memastikan pembayaran dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Hermawan dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Hermawan menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses identifikasi hingga pencairan dana ganti kerugian, dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tertib administrasi. Ia juga menjamin hak-hak warga yang lahannya terdampak proyek infrastruktur tersebut terlindungi sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami pastikan pelaksanaan pengadaan tanah senantiasa mengedepankan tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Juga pemenuhan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Sinergi Lintas Instansi dan Transfer Non-Tunai

Untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas selama proses pembayaran UGR berlangsung, Kantah Kabupaten Tangerang turut menggandeng berbagai pihak terkait. Instansi yang dilibatkan meliputi Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, pihak badan usaha jalan tol PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Polresta Tangerang, Polres Tangerang Selatan, serta pemerintah tingkat kecamatan dan desa setempat.

Pelibatan lintas sektor ini ditujukan sebagai bentuk pengawasan bersama agar seluruh tahapan pembebasan lahan berjalan transparan dan sesuai koridor hukum.

Dalam teknis penyalurannya, dana ganti rugi tidak diberikan secara fisik, melainkan langsung ditransfer ke rekening masing-masing warga yang berhak menerimanya guna meminimalkan potensi penyimpangan.

“Kami mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Langsung ke rekening penerima atau masyarakat tidak ada bentuk tunai,” tutupnya. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version