JAKARTA | RMN Indonesia
Dewan Pembina Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran, KH. Elang Mangkubumi (Abah Elang), melontarkan kritik tajam terhadap arah prioritas para elite politik nasional pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Menurut pernyataan resmi Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran pada Jumat (13/11/2026), perhatian para pemangku kekuasaan di Jakarta dinilai tersedot habis pada manuver pencarian figur pengganti kursi wakil presiden serta polemik penyadapan kepala negara, sementara tiga krisis nyata di tingkat akar rumput justru memburuk.
Abah Elang menyoroti ketimpangan antara hiruk-pikuk panggung politik di pusat kekuasaan dengan beban harian masyarakat luas—mulai dari krisis keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Setiap hari ruang publik disuguhi drama elite: mulai dari polemik penyadapan, proses mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden, hingga kasak-kusuk siapa yang akan naik menggantikannya. Di saat elite sibuk menghitung pembagian kursi kekuasaan, rakyat di bawah masih menelan racun dari dapur MBG, menghirup asap karhutla, dan kehilangan pekerjaan,” ujar KH. Elang Mangkubumi dalam keterangan tertulisnya.
Tiga Krisis Nyata yang Menghimpit Masyarakat Dalam pernyataannya, Abah Elang merinci akumulasi persoalan di tiga sektor krusial yang menuntut kehadiran segera negara:
Anggaran Ratusan Triliun dan 50.059 Korban Keracunan MBG
Mengutip data surveilans Kementerian Kesehatan serta laporan Kementerian Keuangan, Abah Elang menyoroti paradoks besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di saat realisasi anggaran MBG hingga 31 Oktober 2026 telah membengkak mencapai Rp173,21 triliun untuk menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), angka korban keracunan justru tercatat menembus 50.059 orang dalam sekitar 560 insiden di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Desakan koalisi pemantau agar pemerintah menetapkan status darurat keamanan pangan dan dibukanya posko aduan mandiri oleh lembaga perlindungan konsumen dinilai Abah Elang sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan lapangan.
“Anggaran sudah digelontorkan ratusan triliun rupiah, tetapi lebih dari lima puluh ribu anak bangsa justru menjadi korban keracunan. Jika lembaga nonpemerintah sampai harus membuka posko pengaduan karena orang tua kebingungan melapor, negara tidak boleh cuci tangan di balik dalih perbaikan tata kelola semata,” tegasnya.
Bencana Karhutla dan Ancaman Kerusakan 350 Tahun
Pada sektor lingkungan dan kesehatan warga, Abah Elang mengutip analisis para pakar yang memperkirakan bahwa kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026 membutuhkan waktu pemulihan hingga 350 tahun.
Ia menilai berulangnya karhutla di berbagai daerah tidak hanya mewariskan kerusakan ekologis jangka panjang bagi generasi mendatang, tetapi juga secara langsung melumpuhkan aktivitas ekonomi warga lokal dan memicu lonjakan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
Gelombang 72.336 Pekerja Terkena PHK
Pada sektor ketenagakerjaan, merujuk data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tercatat sebanyak 72.336 pekerja melaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026.
Menurut Abah Elang, hilangnya mata pencaharian puluhan ribu kepala keluarga akibat tekanan industri padat karya memperberat daya beli masyarakat di tengah biaya hidup yang tinggi.
Kritik atas Pengawasan Parlemen dan Landasan Moral
Dalam perspektif nilai keagamaan, KH. Elang mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 168 mengenai kewajiban memastikan pangan yang halal dan thayyib (baik, bersih, dan aman), perintah menunaikan amanah kepada yang berhak (QS. An-Nisa: 58), serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.
“Makanan yang membuat puluhan ribu siswa jatuh sakit jelas tidak memenuhi syarat thayyib, sebesar apa pun pagu anggaran yang dibanggakan,” tambahnya.
Lima Tuntutan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran
Atas dasar kondisi tersebut, Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran menyampaikan lima tuntutan tegas kepada pemerintah dan lembaga legislatif:
- Audit Independen dan Sanksi Hukum Dapur SPPG: Melakukan audit sanitasi, higienitas, dan rantai pasok seluruh dapur SPPG secara terbuka, menutup permanen pengelola yang terbukti lalai, serta memproses hukum pihak yang bertanggung jawab.
- Penanggungan Penuh Biaya Medis Korban MBG: Menjamin seluruh biaya perawatan medis rawat jalan maupun rawat inap bagi seluruh korban keracunan ditanggung negara hingga sembuh total.
- Penanganan Darurat dan Penegakan Hukum Karhutla: Mempercepat pemulihan kesehatan warga terdampak kabut asap serta menjatuhkan sanksi berat tanpa kompromi kepada korporasi maupun pelaku pembakaran lahan yang merusak ekosistem jangka panjang.
- Perlindungan Nyata bagi 72.336 Korban PHK: Memastikan pencairan hak pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi, disertai kebijakan konkret penyelamatan sektor padat karya dan pembenahan data bansos serta JKN.
- Hentikan Politisasi Kekuasaan, Fokus Lindungi Rakyat: Meminta pemerintah dan parlemen tidak terjebak pada transaksi politik perebutan kursi wakil presiden pengganti, melainkan mengembalikan fokus kerja pada penyelesaian krisis pangan, lingkungan, dan ekonomi warga.
“Politik boleh saja dinamis, tetapi siapapun yang duduk di kursi kekuasaan memegang mandat konstitusional dan moral untuk melindungi nyawa serta perut rakyat, bukan sibuk mengamankan posisi,” tutup KH. Elang Mangkubumi. (Egi)
