JAKARTA | RMN Indonesia
Pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk memperkuat pertahanan negara kembali menjadi sorotan. Di balik kebutuhan modernisasi alutsista TNI, muncul perhatian terhadap tata kelola pengadaan, peran perantara atau broker, serta pentingnya memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan transparan.
Praktisi intelijen Sri Radjasa menilai keberadaan broker dalam bisnis alutsista perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan potensi pembengkakan biaya maupun konflik kepentingan dalam proses pengadaan.
Menurut Sri, bisnis alutsista memiliki karakteristik berbeda dengan pengadaan barang pada umumnya. Nilai kontraknya dapat mencapai triliunan rupiah dan melibatkan produk berteknologi tinggi dari perusahaan pertahanan di berbagai negara.
“Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan proses pengadaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan pertahanan dan kepentingan negara, bukan kepentingan pihak tertentu,” kata Sri kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu diawasi adalah proses sebelum tender. Menurutnya, penyusunan spesifikasi teknis harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai kebutuhan operasional TNI.
Sri menilai spesifikasi teknis yang terlalu mengarah pada produk atau produsen tertentu berpotensi mengurangi ruang kompetisi dalam proses pengadaan.
“Spektek harus disusun berdasarkan kebutuhan pengguna dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan, bukan diarahkan untuk memenangkan produk tertentu,” ujarnya.
Peran Broker Perlu Diawasi
Sri juga menyoroti keberadaan perusahaan perantara yang memperoleh hak keagenan atau representasi dari produsen alutsista di luar negeri.
Menurut dia, keberadaan perwakilan resmi sebenarnya dapat membantu proses komunikasi antara pemerintah dan produsen. Namun, mekanisme tersebut tetap harus diawasi agar tidak menyebabkan harga pengadaan menjadi tidak efisien.
“Kalau pemerintah bisa memperoleh produk secara langsung dari produsen dengan mekanisme yang sah dan lebih efisien, tentu harus dibandingkan dengan skema melalui perantara,” katanya.
Ia menambahkan, transparansi mengenai struktur harga, biaya jasa, komisi, hingga hak keagenan menjadi penting dalam setiap transaksi pengadaan alutsista.
Hal tersebut dinilai semakin penting karena pengadaan alutsista menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan nasional.
Senioritas dan Relasi Bisnis
Sri juga menyinggung keterlibatan sejumlah purnawirawan dalam perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan.
Menurutnya, pengalaman para purnawirawan di bidang pertahanan merupakan modal penting. Namun, hubungan profesional antara pelaku usaha dan institusi pemerintah maupun militer tetap harus dipisahkan secara tegas.
“Pengalaman dan jaringan tentu memiliki nilai. Tetapi jangan sampai hubungan personal atau senioritas memengaruhi proses pengadaan yang seharusnya berjalan berdasarkan aturan,” katanya.
Ia menilai mekanisme pengawasan harus mampu memastikan seluruh peserta pengadaan memiliki kesempatan yang adil dan tidak ada pihak yang memperoleh keistimewaan karena kedekatan tertentu.
Tantangan Pengadaan dari Rusia
Dalam kesempatan tersebut, Sri juga menyoroti persoalan pengadaan alutsista dari negara yang menghadapi sanksi atau pembatasan perdagangan internasional.
Menurutnya, kondisi geopolitik dapat memengaruhi biaya transaksi, mekanisme pembayaran, logistik, hingga dukungan purnajual.
Karena itu, setiap tambahan biaya yang muncul akibat risiko geopolitik harus dapat dijelaskan secara transparan dan didukung perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai kondisi geopolitik justru menjadi alasan untuk membebankan biaya yang tidak jelas kepada negara,” ujarnya.
Sri menilai pemerintah perlu memperkuat mekanisme audit dan pengawasan sejak tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, proses pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.
Patriotisme dan Efisiensi Anggaran
Menurut Sri, modernisasi alutsista memang merupakan kebutuhan penting bagi pertahanan Indonesia. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan APBN.
Ia mengingatkan bahwa semangat memperkuat pertahanan negara harus berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang sehat.
“Patriotisme dalam membangun pertahanan negara seharusnya juga tercermin dari bagaimana setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab,” katanya.
Sri berharap pemerintah membuka ruang pengawasan yang lebih luas terhadap pengadaan alutsista tanpa mengganggu aspek kerahasiaan yang memang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Dengan demikian, menurut dia, rahasia pertahanan tetap terlindungi, sementara aspek anggaran dan tata kelola yang tidak bersifat rahasia tetap dapat diawasi publik.(Fj)
