JAKARTA | RMN Indonesia
Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia atas berbagai persoalan yang terus membayangi kehidupan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Adi, berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Mulai dari polemik keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketidakjelasan arah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas.
Belum lagi persoalan pemborosan anggaran, struktur kabinet yang dinilai terlalu gemuk, serta kondisi perekonomian nasional yang menghadapi tekanan, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dirasakan rakyat. Prabowo-Gibran harus berani menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia sekaligus menjelaskan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” tegas Adi Kurniawan dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Adi menilai, permohonan maaf dari pemimpin negara bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak cukup hanya menyampaikan janji dan mempromosikan program unggulan. Hasil pelaksanaan kebijakan juga harus dievaluasi secara terbuka, terutama apabila menyangkut keselamatan masyarakat, penggunaan uang negara, ketersediaan kebutuhan pokok, dan kesejahteraan rakyat.
“Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar, sementara persoalan demi persoalan datang silih berganti. Ketika program pemerintah menimbulkan polemik, ketika masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan BBM, ketika karhutla meluas, dan ketika ekonomi mengalami tekanan, Presiden dan Wakil Presiden harus berani menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
MBG DAN KDMP JANGAN SEKADAR JADI ETALASE PROGRAM PEMERINTAH
Adi secara khusus menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diwarnai berbagai laporan dugaan keracunan di sejumlah lokasi. Ia menegaskan, program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut kesehatan anak-anak harus dijalankan dengan standar keamanan pangan yang ketat serta pengawasan yang transparan.
BaraNusa meminta pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menganggap persoalan tersebut sebagai gangguan kecil dalam pelaksanaan program. Setiap kejadian harus ditelusuri secara menyeluruh, penyebabnya diumumkan secara terbuka, dan pihak yang terbukti lalai harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan gizi justru menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama, bukan dikalahkan oleh ambisi mengejar target program,” katanya.
Selain MBG, Adi juga mempertanyakan kejelasan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka perkembangan program tersebut, kesiapan kelembagaan, manfaat konkret bagi masyarakat desa, serta penggunaan anggaran yang berkaitan dengannya.
Ia mengingatkan agar program berskala nasional tidak berhenti pada seremoni, pembentukan kelembagaan, atau sekadar angka target di atas kertas.
“Rakyat membutuhkan bukti, bukan sekadar slogan. Jika KDMP dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, pemerintahan Prabowo-Gibran harus menunjukkan hasilnya. Jelaskan apa manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan bagaimana penggunaan anggarannya dipertanggungjawabkan,” tegas Adi.
KELANGKAAN BBM DAN KARHUTLA JANGAN DIANGGAP PERSOALAN BIASA
Persoalan lain yang menjadi perhatian BaraNusa adalah laporan kelangkaan BBM di sejumlah daerah serta kebakaran hutan dan lahan yang mengancam lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi.
Adi meminta Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik serta menelusuri penyebab kelangkaan di wilayah terdampak. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus dibebani ketidakpastian dalam memperoleh kebutuhan energi untuk bekerja, berdagang, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara serius melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Pemerintah juga diminta mengusut dugaan pembakaran lahan dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab tanpa pandang bulu.
“Jangan menunggu persoalan semakin besar baru pemerintah sibuk bereaksi. Negara harus hadir sebelum masyarakat menjadi korban. Prabowo-Gibran harus memastikan persoalan distribusi BBM diselesaikan dengan langkah konkret dan karhutla ditangani secara serius, bukan sekadar pernyataan normatif,” ujarnya.
KABINET GEMUK, ANGGARAN BESAR, RAKYAT MENUNGGU HASIL
Adi turut mengkritik besarnya struktur kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang menurutnya harus diimbangi dengan kinerja nyata dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara apabila berbagai persoalan mendasar masih terus muncul, sementara masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan.
Menurut Adi, evaluasi terhadap kabinet perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari efektivitas koordinasi antarinstansi, capaian program, ketepatan penggunaan anggaran, hingga kontribusi setiap kementerian dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
“Kalau kabinet besar dan anggarannya besar, tetapi persoalan masyarakat masih menumpuk, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitas pemerintahan. Jangan sampai negara menghabiskan anggaran untuk birokrasi yang gemuk, sementara rakyat justru diminta mengencangkan ikat pinggang,” tandasnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Program pemerintah wajib memiliki indikator keberhasilan yang jelas, terbuka untuk diawasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
RUPIAH MELEMAH, IHSG BERGEJOLAK, KEPERCAYAAN PUBLIK DIPERTARUHKAN
Di sektor ekonomi, Adi menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan gejolak IHSG yang menjadi perhatian pelaku pasar serta masyarakat.
Menurutnya, perkembangan indikator ekonomi tersebut harus direspons dengan penjelasan yang transparan dan kebijakan yang terukur. Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak boleh hanya berfokus pada narasi keberhasilan, tetapi juga harus terbuka terhadap risiko, tantangan, dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat.
Adi mengingatkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka di pasar keuangan. Dampaknya juga dapat dirasakan melalui daya beli masyarakat, biaya usaha, harga barang, kesempatan kerja, dan kepastian ekonomi keluarga.
Karena itu, ia mendesak Presiden dan Wakil Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional serta memastikan langkah pemulihan yang nyata dan dapat diukur.
“Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi. Mereka ingin harga kebutuhan terjangkau, pekerjaan tersedia, usaha bisa bertahan, dan masa depan keluarga lebih terjamin. Prabowo-Gibran harus menjelaskan langkah konkret untuk menghadapi tekanan ekonomi, bukan sekadar meminta masyarakat memahami keadaan,” katanya.
PRABOWO-GIBRAN HARUS BERTANGGUNG JAWAB, BUKAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB
Lebih lanjut, Adi menegaskan bahwa permintaan agar Prabowo dan Gibran menyampaikan permohonan maaf bukan sekadar persoalan simbolis. Menurutnya, permohonan maaf harus menjadi awal dari pertanggungjawaban yang diikuti evaluasi kebijakan dan perbaikan kinerja pemerintahan.
Ia meminta Presiden dan Wakil Presiden menjalankan peran masing-masing secara maksimal, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan publik tidak dibiarkan berlarut-larut.
BaraNusa juga mendesak pemerintah menyampaikan laporan terbuka mengenai evaluasi program MBG dan KDMP, penanganan kelangkaan BBM, pengendalian karhutla, efektivitas belanja negara, serta langkah konkret menghadapi tekanan ekonomi.
“Kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan hanya dengan pencitraan atau komunikasi politik. Kepercayaan harus dibangun melalui kejujuran, keberanian mengakui kekurangan, dan kesediaan memperbaiki kesalahan,” ujar Adi.
Ia menambahkan, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum untuk mengukur apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat atau justru menyisakan persoalan yang semakin kompleks.
“Jika ada kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, akui dan perbaiki. Jika ada kelalaian, evaluasi dan tindak sesuai aturan. Jika rakyat merasa dirugikan, dengarkan aspirasi mereka. Presiden dan Wakil Presiden harus menunjukkan bahwa jabatan yang mereka emban bukan sekadar kekuasaan politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
BaraNusa menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dan menyuarakan kepentingan masyarakat agar penyelenggaraan negara tetap berorientasi pada keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Egi)
