Jakarta | RMN Indonesia
Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (29/7), sempat hening ketika kakak kandung Gabriel Lumbantoruan menahan tangis. Di hadapan hakim, ia menceritakan bagaimana adiknya yang hanya buruh pabrik di Cikarang kini kehilangan pekerjaan, sementara orang tua mereka di Balige, Tapanuli, jatuh sakit karena syok mendengar kabar penahanan.
Gabriel ditangkap 31 Mei 2026 karena mengisi ulang tabung gas portable dari LPG 3 kilogram. Satu tabung dijual Rp15 ribu. Keuntungan yang didapat, menurut keterangan keluarga, bahkan tidak sebanding dengan biaya bensin dan tenaga yang dikeluarkan.
Dua saksi yang dihadirkan kuasa hukum LBH Peradi Profesional hari itu justru semakin memperlihatkan betapa tipisnya dasar kriminalisasi terhadap Gabriel.
Winda, yang menjalin hubungan dengan Gabriel sejak 2020, bersaksi di bawah sumpah. Ia mengaku pernah berkunjung ke kosan Gabriel di Cikarang, terakhir pada April 2026 sebelum mereka naik gunung bersama. Di dalam kosan yang hanya satu petak itu, ia tidak pernah melihat alat pengisian, tumpukan tabung kosong, atau selang. Tidak pernah ada orang yang datang bertanya soal gas. Gabriel juga tidak pernah bercerita punya usaha atau mencari pelanggan.
“Saya baru tahu bahwa mengisi ulang gas portable itu dilarang setelah Gabriel ditangkap. Kami sama-sama kaget,” kata Winda. Ia menambahkan, Gabriel masih berstatus karyawan tetap saat ditangkap. Setelah itu, ia di-PHK.
Saksi kedua, Rahel, kakak kandung Gabriel, memperkuat keterangan itu. Ia mengatakan adiknya pindah ke Cikarang sejak Februari 2022 hanya untuk mencari kerja. Tidak pernah melihat alat-alat pengisian gas di tempat tinggal Gabriel. Surat penangkapan dan penahanan baru diterima keluarga sekitar 1 atau 2 Juni 2026, sehari setelah Gabriel diamankan.
Kuasa hukum Marulitua Rajagukguk menilai keterangan para saksi semakin menguatkan dalil bahwa Gabriel bukan pelaku usaha terorganisasi. “Dia menjual secara terbuka di marketplace. Kalau dia tahu risikonya, dia tidak akan melakukan itu dengan cara yang begitu terbuka dan sederhana. Ini bukan mafia. Ini rakyat kecil yang terhimpit,” ujarnya.
Irman Bunawolo menambahkan, praperadilan ini tidak menguji apakah perbuatan itu terbukti atau tidak. Yang diuji adalah apakah seluruh tindakan penyidik sudah sesuai prosedur. “Negara hukum mewajibkan penegakan hukum dilakukan secara profesional dan menghormati hak asasi. Prosedur bukan formalitas. Fakta hari ini semakin memperlihatkan bahwa jaminan itu dilanggar,” tegasnya.
Persidangan dilanjutkan Kamis (30/7) dengan agenda pemeriksaan ahli dari pihak Termohon. Setelah itu, hakim akan mendengar kesimpulan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Kasus ini kembali memaksa publik bertanya: seberapa jauh hukum boleh buta terhadap niat, skala, dan dampak nyata terhadap orang kecil? Ketika seseorang yang hanya berusaha menambah penghasilan demi bertahan hidup dihadapkan pada ancaman pidana berat, sementara praktik serupa masih mudah ditemukan di tempat umum, keadilan substantif seolah hanya menjadi jargon. (Fj)
