JAKARTA | RMN Indonesia
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Judicial Review dari Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) atas Pasal 8 UU Pers No 40/1999 tentang Pers yang berbunyi “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan” dan penjelasan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau Masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah, dalam membacakan hasil putusan MK perkara nomor 145/PUU-XXIII/2025, menjelaskan Pasal 8 UU Pers itu merupakan norma hukum esensial yang menegaskan komitmen negara hukum demokratis terhadap jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
Pasal tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja, melainkan harus dimaknai sebagai pengakuan dan penegasan bahwa produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara. “Khususnya hak atas menyatakan pendapat dan hak untuk memperoleh serta menyebarluaskan informasi kepada publik/masyarakat. Hal ini mengingat fungsi strategis pers dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan negara di Indonesia,” ujarnya.
Ditambahkan, “Perlindungan hukum terhadap wartawan seharusnya melekat pada setiap tahapan kegiatan/kerja jurnalistik, mulai dari proses pencairan dan pengumpulan fakta, pengolahan dan verifikasi informasi, hingga penyajian, penerbitan dan penyebarluasan berita kepada publik/masyarakat. Sepanjang pemberitaan pers tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah berdasarkan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, maka rezim hukum yang berlaku adalah UU 40/1999.”
Melihat bahwa ada potensi langsung menjerat wartawan tanpe terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam UU Pers, MK memberikan pemaknaan secara konstitusional. Intinya, “Apabila terjadi sengketa bersumber dari karya jurnalistik maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagai diatur dalam UU 40/1999 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat.”
Kita tahu UU Pers Pasal 5 ayat (2) menyatakan, Pers wajib melayani hak jawab, dan ayat (3) menyatakan, Pers wajib melayani Hak Koreksi, sementara ayat (1) menyatakan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan Masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Kalau ada Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana berupa pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
Pasal 15 ayat (2) butir (d) menyatakan Dewan Pers berfungsi “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan Masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”. Dewan Pers yang menerima pengaduan yang dianggap merugikan biasanya mengedepankan pemberian Hak Jawab apabila Pengadu dan Teradu sepakat.
Tetapi apabila ada salah satu pihak keberatan dan tidak bersedia hadir dalam proses mediasi, Dewan Pers memberi rekomendasi berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), agar Pengadu memberi hak jawab bila yang diadukan adalah karya jurnalistik yang sudah sesuai Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Bentuk hak jawab itu sendiri bentuknya tergantung kesepakatan antara Pengadu dan Teradu.
Pernah ada berupa pemberitaan eksklusif pihak yang merasa dirugikan, sehingga Pengadu dapat menjelaskan panjang lebar kegiatan dirinya atau lembaganya, untuk menunjukkan apa yang diberitakan dalam berita yang diadukan tidak sepenuhnya benar. Dengan car aini kedua pihak sama-sama puas dan yang penting penyelesaiannya sesuai dengan UU Pers.
Itulah sebenarnya tujuan dari lahirnya UU Pers saat reformasi, yakni memberi kebebasan pers untuk bekerja melayani masyarakat, menyalurkan aspirasi masyakat, menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara, tetapi sekaligus bersedia dikoreksi oleh mereka yang merasa dirugikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi. Kalaupun ujung-ujungnya ada sanksi pidana, maka itu dibatasi dengan denda maksimal Rp 500 juta, yang besarnya nanti ditetapkan hakim yang mengadili perkara.
Dalam pengalaman saya menjadi anggota Dewan Pers, kondisi paling bagus apabila ada pengaduan adalah melalui mediasi. Pengadu datang ke Dewan Pers, hadir dan menyampaikan kepada Anggota Dewan Pers dan Tim Pengaduan uneg-uneg kemarahannya, kerugian khususnya nama baik yang sudah hancur lebur, dst. Apalagi merasa tidak diberi kesempatan konfirmasi.
Kemudian, Dewan Pers yang sudah mencatat pelanggaran KEJ yang dilakukan media, karena tidak akurat, karena tidak berimbang, karena beropini, dsb, bisa menyampaikan penilaian sementara kepada Pengadu. Pengadu biasanya sedikit mereda, melihat akuntabilitas dan netralitas Dewan Pers, yang sering dianggap selalu membela pers, salah ataupun benar. Sesi dialog tatap muka, biasanya relatif ampuh memadamkan amarah dan mencegah kerusakan.
Tentu tetap ada yang ingin membawa ke ranah pidana dan kecenderungan malah ke ranah perdata, meski UU Pers sudah mematok ketentuan. Walaupun reformasi sudah berjalan puluhan tahun, dan penyelenggara negara khususnya lupa bahwa ini bukan lagi zaman Orde Baru, dimana mereka bisa berbuat seenak perutnya bekerja tanpa akuntabilitas dan transparansi. Lupa bahwa masyarakat, pers memiliki hak bahkan kewajiban melakukan kontrol sosial atas semua kegiatan yang menggunakan APBN, APBD. Apakah perlu Reformasi Jilid 2 untuk meluruskan kembali pelaksanaan negara demokrasi?
Putusan MK yang memperkuat perlindungan wartawan, memberi kesejukan, menjadi angin segar bagi mereka yang bekerja di lapangan dan perusahaan pers yang bekerja untuk masyarakat, dan mengontrol penyelenggara negara khususnya. Peran Dewan Pers ditegaskan sebagai penilai karya jurnalistik yang harus dihormati. Tidak boleh ada tuntutan hukum sebelum ada penilaian dari Dewan Pers, dan hukumnya mengacu kepada UU Pers No 40 tahun 1999.
Memang telah ada Memorandum of Understanding (MoU) Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya tentang penilaian karya jurnalistik yang diadukan masyarakat tetapi kekerasan terhadap wartawan dan media karena kecewa pada pemberitaan tetap banyak terjadi. Bukan hanya kekerasan fisik, tetapi psikologis dan mental. Entah melalui doxing, ataupun teros pengiriman barang ke kantor dan rumah wartawan. Kondisi saat ini dinilai sama buruk atau bahkan lebih buruk dari Orde Baru.
Sudah ada Surat Edaran Mahkamah Agung No 14 tahun 2008 yang mengatur bahwa dalam proses berkait pers, hakim menampilkan Ahli Pers untuk memberikan gambaran objektif kepada hakim tentang praktek pers dan teori pers. Mungkin Dewan Pers perlu mengupadate setelah turunnya Keputusan Mahkamah Konstitusi di atas.
Putusan MK patut disambut baik karena juga membuat pers harus taat pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik apabila karyanya dapat dikategorikan sebagai karya jurnalistik. Pasal Kode Etik yang sering dan banyak dilanggar dalam pemberitaan adalah Pasal 1, yang berbunyi “wartawan Indonesia bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” khususnya tentang akurasi dan keberimbangan.
Kemudian Pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan azas praduga tak bersalah” khususnya soal uji informasi, memberitakan secara berimbang, dan mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi. Uji informasi ini menyangkut kebenaran suatu fakta, peristiwa, harus benar-benar yakin itu benar terjadi. Memberitakan berimbang maksudnya memberi kesempatan pihak yang berpotensi dirugikan pada tempat yang sama dalam berita, dan juga proporsionalnya. Sementara opini menghakimi karena berpendapat tentang fakta, padahal seharusnya “biarlah fakta yang bicara”.
Juga kerap pelanggaran Pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Khususnya “menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya” karena tidak melakukan cek dan ricek, bisa jadi karena memberikan “press release” karena percaya pada teman.
Dewan Pers perlu kembali mengingatkan pekerja pers, wartawan, editor, dan pengelola media massa agar terus menjunjung tinggi dan menerapkan kode etik jurnalistik sebagai pedoman kerja sehari-hari. Bukan hanya agar terhindar dari pengaduan masyarakat tetapi juga untuk mengembalikan marwah pers yang kian tergerus sehingga akuntabilitasnya berkurang. Dalam kondisi semakin kalah dalam pencarian informasi dari media sosial, perlu ada upaya sungguh-sungguh dari seluruh masyarakat pers mengembalikan kepercayaan dan nama baik.
Tetapi masalah sesungguhnya bagi pers saat ini adalah kemampuan untuk hidup, dengan berbagai deraan persoalan yang tidak habis-habisnya. Kita mengetahui banyak upaya negara maju di Eropa khususnya, begitu pula di India, negara Afrika, dan Amerika pada umumnya, tetapi belum ada rumus baku untuk bertahan. Pembaca berlangganan kurang sukses. Engament komunitas tidak maksimal. Penggunaan AI tidak selalu berhasil. Baik karena kecenderunganminat masyarakat maupun kemajuan teknologi informasi yang seperti tidak teramalkan.
Pers yang kinerjanya sedikit baik saat ini umumnya adalah pers yang akomodatif, yang berusaha menghindari konflik khususnya dengan pemilik anggaran di pusat dan daerah. Lalu kita tahu isi beritanya bersifat seremonial, nada positif pejabat, bahkan penyanjungan keberhasilan meski sebenarnya apa yang dilakukan adalah kewajiban sesuai sumpah jabatan. Ketika masih aktif di perusahaan dulu, capaiannya hanya sesuai dengan KPI dan nilainya C, tetapi dalam berita seolah mencapi prestasi A atau B.
Aliran “goodnews also news” boleh saja, tetapi sikap kritis terhadap penyelenggara negara dan melihat dengan kacamata jernis tanpa membayangkan iklan dan fasilitas yang dijanjikan, harus terus dipelihara dan digaung-gaungkan. Kritik asal sesuai fakta, sejauh berimbang, dan tidak ada itikad buruk di dalamnya.
Saya membayangkan betap sulitnya menjadi pimpinan media saat ini, seperti mengayuh di antara karang, salah sedikit bisa menabrak karang, disomasi dan kehilangan iklan. Tetapi kalau mau aman kepercayaan masyarakat akan hilang, dan wartawannya berubah menjadi petugas humas yang sekadar meneruskan informasi dari sumber berita tanpa pendalaman dan sikap kritis.
Apakah pers saat ini sudah memasuki era yang disyairkan Ronggo Warsito? dalam Serat Kalatida khususnya bait 7 dikatakan //Amenangi jaman edan ewuh aya ing pambudi/Melu edan ora tahan yen tan milu anglakoni boya kaduman melik kaliren wakanipun/dilalah kersa Allah begja-begjaning kang lali/luwih begja kang eling lan waspada//
Yang artinya “Menghadapi zaman edan keadaan menjadi serba sulit/turut serta edan tidak tahan/apabila tidak turut serta melakukan tidak mendapatkan bagian akhirnya kelaparan/sudah menjadi kehendak Allah betapapun bahagianya orang yang lupa/lebih berbahagia yang sadar dan waspada//
Semoga dan tidak. Media kita masih waras dan bersemangat. Waallhu a’lam bishawab. (Hmi)
