JAKARTA | RMN Indonesia
Ketegangan antara koalisi masyarakat sipil dan pemerintah terkait kebebasan berekspresi di ruang digital memuncak. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama pusat kajian media Remotivi secara terbuka melayangkan tantangan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk hadir dalam ajang debat publik dan uji data pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.
Tantangan tersebut dilontarkan menyusul laporan pemantauan kedua lembaga yang menemukan tingginya angka penurunan konten (takedown) serta pembatasan akses terhadap unggahan bernada kritik kepada pemerintah—terutama yang menyoroti penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Melalui akun resmi media sosial X-nya, @safenetvoice, SAFEnet mendesak Meutya Hafid untuk mempertanggungjawabkan transparansi dan kinerja kementeriannya secara terbuka di hadapan warga. “Sebagai Menteri dari Kementerian Komunikasi dan Digital (@kemkomdigi) SAFEnet mengundang Meutya Hafid untuk menghadiri undangan debat publik yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan.
Tentunya debat ini akan mempertanyakan mengenai tanggungjawab, transparansi, serta kinerja Komdigi yang selama ini tidak berpihak kepada masyarakat. Mari kita kawal, dan desak Meutya Hafid untuk menghadiri debat publik ini!” tulis pernyataan resmi SAFEnet.
Tantangan uji publik ini berakar pada hasil dokumentasi bersama antara SAFEnet dan Remotivi hingga 8 November 2026. Dalam laporannya, kedua lembaga mencatat adanya represi digital sistematis terhadap suara-suara kritis warga di berbagai platform media sosial, dengan rincian temuan utama sebagai berikut:
Dominasi Permintaan Pemerintah: Dari total 127 konten bernada kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan para pejabat negara yang mengalami moderasi atau penghapusan, sebanyak 94 konten atau mencapai 74 persen dilaporkan dilakukan atas permintaan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sementara 33 konten sisanya ditindak langsung oleh pihak platform.
Pembungkaman Kritik Bencana Karhutla: Terdapat sedikitnya 13 konten bertopik karhutla yang terkena pemutusan akses maupun pembatasan jangkauan, terutama pada pertengahan Oktober 2026 saat kabut asap pekat menyelimuti wilayah Kalimantan.
Kasus mencolok meliputi penghapusan video investigasi ilmiah mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kalimantan Tengah oleh TikTok hanya dalam waktu 16 jam setelah diunggah, serta pembatasan terhadap unggahan figur publik seperti komedian Wendi Cagur dan Bupati Siak Afni Zulkifli.
Sebaran Platform dan Geolock: Platform X menjadi ruang digital dengan catatan moderasi terbanyak yakni 56 konten, disusul oleh Threads sebanyak 43 konten—yang sebagian besar dikenai pembatasan geografis (geolock) sehingga tidak dapat diakses dari wilayah Indonesia—serta sejumlah penghapusan konten di TikTok.
Gelombang Intimidasi dan Doxing: Selain pemblokiran konten, SAFEnet juga mencatat lonjakan kasus intimidasi digital melalui pesan pribadi, teror, hingga penyebaran data pribadi (doxing) yang menyasar para warganet yang mengkritik lambannya penanganan bencana maupun kebijakan pemerintah.
SAFEnet menegaskan bahwa angka 127 kasus tersebut baru merupakan puncak gunung es, mengingat masih banyak korban dan pelapor yang identitas serta aduannya harus dirahasiakan demi alasan keamanan. Merespons tudingan keras serta tantangan adu data dari SAFEnet dan Remotivi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan terbuka dan siap menyandingkan catatan internal pemerintah dengan temuan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menegaskan bahwa pihaknya menghargai pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme pengawasan demokrasi (check and balance). Namun, ia membantah anggapan bahwa Komdigi bertindak sewenang-wenang seperti “tukang sensor”.
“Dalam melaksanakan kewenangannya itu Komdigi bukan tukang sensor, Kominfo mendorong adanya moderasi, dan tentunya dibarengi dengan moderasi ada literasi juga kepada pengguna, dan ini yang kita dorong terus melalui prioritas-prioritas di dalam program Komdigi,” ujar Mediodecci saat ditemui di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Terkait klaim angka 74 persen permintaan takedown yang disebut berasal dari pemerintah, Mediodecci mengaku pihaknya belum dapat mencocokkan data tersebut secara presisi karena memerlukan penelusuran periode dan tautan spesifik di dalam sistem. “Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja… Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak,” jelasnya.
Dalam penjelasannya, Mediodecci juga menguraikan prosedur ketat yang membatasi kewenangan pemerintah dalam memutus akses konten di internet sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan konstitusi. Menurutnya, Komdigi hanya memiliki kewenangan untuk memutus akses secara langsung terhadap dua kategori muatan ilegal mutlak, yakni perjudian daring dan pornografi.
Sementara itu, untuk kategori pelanggaran lain seperti disinformasi sektoral maupun perdagangan ilegal, Komdigi tidak dapat bertindak sepihak dan wajib menunggu rekomendasi serta verifikasi dari kementerian atau lembaga teknis terkait—seperti BPOM untuk obat-obatan atau Kementerian Perdagangan untuk niaga ilegal.
Seluruh permintaan penurunan konten kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pun diproses melalui sistem kepatuhan terintegrasi bernama SAMAN, di mana notifikasi dikirimkan dalam bentuk paket (batch) berisi 200 hingga 400 tautan yang tetap memberikan ruang bagi platform untuk mengajukan keberatan ataupun verifikasi ulang. “Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri,” pungkas Mediodecci, sembari menambahkan bahwa pemerintah kini tengah merampungkan mekanisme notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. (Egi)
