TANGERANG | RMN Indonesia
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Balaraja, Kabupaten Tangerang, memberikan klarifikasi terkait pembangunan gedung baru yang menjadi perhatian sejumlah pihak. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan seiring bertambahnya jumlah kunjungan pasien.
Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD Balaraja, Aang Sunarto, menjelaskan peningkatan kunjungan pasien sepanjang 2025 membuat kapasitas gedung lama tidak lagi mencukupi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pengembangan fasilitas rumah sakit.
Menurut Aang, gedung baru direncanakan memiliki sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Maternal untuk kesehatan ibu dan anak serta fasilitas hemodialisis atau cuci darah.
Ia juga menjelaskan proses pengadaan pembangunan gedung telah melalui sejumlah tahapan. Tender dilaksanakan pada 2025, sementara perubahan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai standar harga satuan upah menyebabkan penyesuaian terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Perubahan tersebut menjadi salah satu aspek yang dievaluasi oleh Inspektorat.
“Sempat minta pendampingan dari pihak LKPP karena Ibu Corah Usman merupakan Direktur RSUD Balaraja dan KPA, PPK gedung baru tentu sangat menjaga integritas semua proses kegiatan yang tetap terjaga sesuai aturan,” ujar Aang dalam pertemuan di ruang rapat Humas RSUD Balaraja, Kamis (19/11/2026).
Aang menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap pengawasan dan mengapresiasi perhatian berbagai pihak terhadap pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
Ia menjelaskan penyusunan HPS dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan sejumlah pihak. Sementara itu, perbedaan antara nilai HPS dan penawaran penyedia merupakan bagian dari proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
“Kami sampaikan bagaimana cara kami menyusun HPS perihal selisih antara HPS dan penawaran dari penyedia itu murni ada prosesnya dari UKPBJ,” paparnya.
Menurut Aang, HPS ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai acuan kewajaran harga dan batas tertinggi penawaran. Dalam penyusunannya, pihak RSUD juga mendapatkan pendampingan Inspektorat dan konsultan hingga ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp53 miliar.
“Kalau selisih penawaran penyedia silakan tanyakan saja ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ,” ucapnya.
Ia menambahkan, kewajaran nilai penawaran penyedia dapat dikonfirmasi melalui UKPBJ. Informasi mengenai jumlah peserta tender dan penawaran yang masuk juga dapat ditelusuri melalui sistem pengadaan.
Terkait dugaan pengondisian tender, Aang membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Direktur RSUD Balaraja, Corah Usman, memiliki kapasitas sebagai PPK dalam proses pembangunan gedung tersebut.
“Dugaan pengondisian tender tidak benar, apalagi di luar kapasitas Ibu Corah Usman selaku Direktur RSUD yang kapasitasnya hanya sebagai PPK,” ungkap Aang.
Ia mengakui penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pengajuan dokumen tender ditandatangani oleh Direktur RSUD. Namun, setelah dokumen diserahkan kepada UKPBJ, proses tender selanjutnya menjadi kewenangan unit pengadaan tersebut.
“Selepas semua dokumen itu diajukan ke UKPBJ maka seluruh proses tender ada di UKPBJ,” sambungnya.
Lebih lanjut, Aang menjelaskan pengembangan gedung baru juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan hemodialisis. RSUD Balaraja saat ini memiliki 12 mesin cuci darah dan berharap jumlah tersebut dapat ditingkatkan menjadi 40 unit.
Dengan penambahan fasilitas tersebut, rumah sakit diproyeksikan mampu melayani lebih banyak pasien yang membutuhkan terapi cuci darah.
“Kalau RSUD memiliki 40 mesin cuci darah dengan sistem tiga shift kerja, akan ada 100 pasien terlayani untuk cuci darah, dan gedung baru menjadi pengembangan fasilitas strategis rumah sakit dengan tata kelola RSUD yang sehat,” pungkasnya.
Kejari Dampingi Koordinasi Pengamanan Proyek Strategis
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Subseksi II Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Ilham Mauludi, menjelaskan kehadirannya di RSUD Balaraja untuk mendampingi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Teddy Lazuardi Syahputra.
Ia menyebut kunjungan tersebut berkaitan dengan koordinasi pengamanan proyek strategis pembangunan daerah.
“Secara resmi kehadiran kami di RSUD Balaraja untuk mendampingi Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang dan berharap perluasan fasilitas gedung RSUD akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua DPW Provinsi Banten Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD), Dedi Haryanto, mengapresiasi keterbukaan pihak Humas dan pimpinan RSUD Balaraja yang bersedia memberikan klarifikasi terkait pembangunan gedung baru.
Dedi menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan, mulai dari tahapan penawaran peserta tender hingga pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.
Menurutnya, perluasan fasilitas rumah sakit merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, ia berharap RSUD Balaraja juga memberikan jawaban secara resmi atas surat yang telah disampaikan lembaganya.
“Tentu perluasan fasilitas penting untuk memperkuat layanan rumah sakit daerah untuk itu kita membersamai pengawasan dari mulai penawaran peserta tender dan pelaksanaan pembangunan gedung, tapi berharap pihak RSUD membalas surat kami secara resmi,” pungkasnya. (Rhm)
