JAKARTA | RMN Indonesia
Pemerintah didesak segera mencabut Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan (WUP) Provinsi Banten.
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, menilai penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berisiko mengancam kelestarian lingkungan, habitat Badak Jawa, hingga ruang tangkap dan penghidupan nelayan pesisir.
Menurutnya, meskipun penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin penambangan, pemerintah harus mengantisipasi potensi kerusakan sejak penetapan wilayah, bukan menunggu dampak lingkungan telanjur terjadi.
Rieke menegaskan, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia juga mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang mengatur perlindungan lingkungan, hak atas informasi, pengakuan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung.
“Sebelum koordinat dan kajian ekologis dibuka serta diuji transparan, konservasi dan keselamatan masyarakat harus didahulukan daripada kepastian investasi,” kata Rieke kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Dalam kesempatan itu, Rieke menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah:
- Mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, bukan sekadar menunda penerbitan izin.
- Membuka koordinat digital, peta darat dan laut, serta kajian lingkungan dan HAM, termasuk dokumen AMDAL sesuai tahapan yang diwajibkan. Ia juga mendorong pengujian secara independen dengan melibatkan masyarakat, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan pengelola TNUK.
- Menjamin hak masyarakat atas air, pangan, kesehatan, budaya, dan ruang tangkap, sekaligus melindungi kawasan pesisir, habitat Badak Jawa, serta kepentingan generasi mendatang.
“DPR dan lembaga HAM harus mengawasi; RUU HAM wajib menegaskan uji tuntas korporasi, pencegahan, dan pemulihan,” tegas Rieke. (Egi)
