Kamis, November 19

JAKARTA | RMN Indonesia

Sikap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono yang mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menuai sorotan tajam. Orang nomor satu di Kota Bekasi itu sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada Selasa (17/11/2026) terkait dugaan korupsi pengelolaan minyak dan gas bumi yang merugikan negara hingga Rp2 triliun.

Menanggapi ketidakhadiran tersebut, Sekretaris LBH Peradi Profesional, Marulitua Rajagukguk, menilai langkah penyidik merupakan kemajuan penting untuk membongkar konstruksi perkara secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar Tri Adhianto kooperatif memenuhi panggilan selanjutnya sebagai wujud komitmen pejabat publik terhadap supremasi hukum.

Marulitua mendesak penyidik Kejagung bertindak tegas apabila yang bersangkutan kembali berhalangan hadir tanpa alasan yang patut dan wajar pada pemanggilan berikutnya yang dijadwalkan pada Selasa, 24 November 2026.

“Penyidik Kejaksaan Agung wajib segera melakukan panggilan kedua karena kemarin mangkir. Apabila hingga panggilan kedua tetap tidak hadir, Kejagung harus bertindak tegas tanpa pandang bulu dengan menerbitkan surat panggilan yang disertai perintah membawa, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (2) KUHAP baru, UU Nomor 20 Tahun 2025,” ujar Marulitua dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Selain ketegasan prosedural, Marulitua menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) ini tidak boleh berhenti pada tataran teknis operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semata. Kejagung diminta menelusuri aliran dana serta kebijakan strategis dari hulu ke hilir.

“Kejagung harus mengusut tuntas peran Wali Kota Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM). Dalami setiap kebijakan strategis, persetujuan adendum KSO selama rentang 2009–2024, hingga aliran dananya demi keadilan masyarakat Kota Bekasi,” tegas Marulitua.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, memastikan penyidik tetap melanjutkan agenda pemeriksaan dan menjadwalkan ulang pemanggilan kedua terhadap Tri Adhianto pada pekan depan. Perkara ini sendiri berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola sumur minyak yang penanganannya telah diambil alih oleh Kejagung dari Kejaksaan Negeri Bekasi.

Saat dikonfirmasi ketidakhadiran atas pemanggilan tersebut walikota Bekasi memilih diam. (Egi)

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version