JAKARTA | RMN Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurut Puan, situasi konflik internasional tidak boleh mengganggu pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Namun, ia menilai pemerintah tetap perlu melakukan langkah antisipasi agar pelaksanaan haji berlangsung aman dan lancar.
Puan juga meminta komisi terkait di DPR untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan penyelenggaraan haji. Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan jemaah harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Selain itu, DPR akan melakukan kajian serta evaluasi terhadap perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi perjalanan ibadah haji. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan jemaah Indonesia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman.
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2026 masih berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini, koordinasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi juga terus dilakukan.
Ia menjelaskan bahwa pihak pemerintah Indonesia masih berasumsi pelaksanaan haji akan berjalan sesuai jadwal. Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah skenario sebagai langkah antisipasi jika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah berubah.
Pemerintah berharap kondisi kawasan tetap kondusif sehingga seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat berlangsung tanpa kendala. (Fj)
