JAKARTA I RMN Indonesia
Kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat sorotan positif dari politisi Partai Golkar sekaligus pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna.
Apresiasi tersebut muncul di tengah kabar mengenai peningkatan produksi minyak nasional serta tren positif investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Prof. Henry menilai capaian produksi minyak yang disebut melampaui target APBN serta masuknya investasi hingga puluhan miliar dolar AS merupakan perkembangan yang patut diapresiasi.
Namun, menurut dia, akselerasi sektor energi tetap harus dibarengi kepastian hukum dan tata kelola yang kuat.
“Kabar baik kenaikan produksi minyak melebihi target APBN dan masuknya investasi dengan tren positif ini seharusnya pula tetap berlandaskan kepastian hukum yang kokoh,” ujar Prof. Henry di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) itu mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ia mengaitkannya dengan konsep Welfare State yang menempatkan pengelolaan sumber daya strategis untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
Menurut Henry, prinsip tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
“Tata pengelolaan sumber daya alam serta aset vital adalah sesuai Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak,” katanya.
Subsidi BBM dan Perlindungan Daya Beli
Henry juga menilai kebijakan pemanfaatan windfall profit untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi merupakan langkah yang dinilai dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Menurut dia, negara perlu mengambil peran ketika gejolak harga energi global berpotensi menekan daya beli masyarakat.
“Kebijakan subsidi BBM di tengah krisis global ini menunjukkan fungsi sosial hukum dan ekonomi sosialis yang nyata untuk melindungi rakyat kecil,” ujar Henry.
Ia menegaskan, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, keberlanjutan industri energi dan perlindungan masyarakat.
Di sisi lain, Henry mengingatkan agar percepatan negosiasi gas dan optimalisasi dead stock migas tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Ia menilai aspek transparansi, implementasi AMDAL, termasuk keterlibatan konten lokal, harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan percepatan sektor migas.
“Akselerasi bisnis migas tetap wajib tunduk pada due process of law agar tidak menyisakan celah sengketa di kemudian hari,” tegasnya.
Bahlil Dinilai Bawa Nama Golkar Tak hanya menyoroti kebijakan energi, Henry juga menilai kinerja Bahlil memiliki dimensi politik bagi Partai Golkar, mengingat Bahlil merupakan salah satu kader partai tersebut.
Menurut Henry, keberhasilan menjalankan kebijakan di sektor energi dapat menjadi bagian dari gambaran kontribusi kader Golkar dalam pemerintahan.
“Kinerja di kementerian energi ini adalah etalase keberhasilan Partai Golkar di dalam pemerintahan. Ini bukti bahwa kader Golkar mampu menjadi eksekutor kebijakan publik yang pro-rakyat dan berkeadilan,” ucapnya.
Henry juga menyoroti komunikasi Bahlil dengan Presiden Prabowo Subianto serta sinergi pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor hulu migas.
Menurutnya, kehadiran Presiden dalam sejumlah agenda sektor hulu migas turut memberikan sinyal optimisme bagi pelaku industri.
Meski demikian, Henry menekankan bahwa keberlanjutan investasi tetap membutuhkan kepastian hukum, transparansi dan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, peningkatan investasi dan produksi migas tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan sektor energi, tetapi juga harus bermuara pada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.(Agus)
