JAKARTA | RMN Indonesia
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai kesal bukan main atas pernyataan Ketua Umum Sukarelawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi yang baru-baru ini berbicara potensi percepatan dinamika politik yang bisa memicu lengsernya pemerintahan sebelum Pemilu 2029.
Pigai mengatakan, Budi Arie seharusnya sadar diri dengan tidak membuat pernyataan kontroversial yang memantik polemik publik sebab Budi Arie sendiri menjadi salah satu orang yang sudah tidak disukai oleh banyak pejabat. Budi Arie kata Pigai seharusnya bisa mengontrol pernyataanya.
“Ingat Mas Budi Arie. Ingat saya. Saat kita duduk waktu perkawinan anak seorang menteri, semua menteri menjauh darimu. Saya Natalius memutuskan duduk di sampingmu. Saya rasakan perasaanmu nelangsa,” kata Pigai kepada wartawan Rabu (26/8/2026).
Natalius kembali mengingatkan Budi Arie untuk tidak mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto yang dipilih secara sah oleh rakyat. Jika ia tak suka dengan pemerintahan sekarang ini maka seharusnya mereka bisa bertarung pada Pilpres 2029 mendatang secara fair bukan justru mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memantik polemik.
“Kalau mau bertarung nanti kita bertarung fair. Anda sering menang pemilu, kami sering kalah pemilu. Tapi tidak masalah. Kami juga petarung. Siapkan saja 2029 kita akan bertarung fair,” tegasnya.
Pigai menegaskan, kalah menang dalam pertarungan politik adalah hal biasa, jadi bagi pihak yang kalah ia meminta agar tak mengganggu pemerintah apalagi sampai merencanakan upaya pelengseran.
“Siapapun menang bagi kami hilang kekuasaan itu biasa. Tetapi kami adalah pejuang demokrasi dan jangan ganggu pemerintah sebelum 2029,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie membuat pernyataan yang kemudian viral di media sosial. Dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), ia mengaku memiliki insting bahwa pemilu dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal 2029.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie.
Budi Arie juga mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia membandingkannya dengan situasi menjelang perubahan besar pada akhir Orde Baru. (Fj)
