BANDUNG | RMN Indonesia
Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan efisiensi besar-besaran setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 turun tajam sebesar Rp 1,1 triliun. Penurunan ini dipicu berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang hampir menyentuh Rp 1 triliun, sehingga APBD yang semula diproyeksikan Rp 7,3 triliun terkoreksi menjadi Rp 6,2 triliun.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memangkas program non-prioritas dan memusatkan belanja pada pemenuhan janji politik serta pembangunan infrastruktur mendesak.
“Di tengah pemotongan TKD yang signifikan, kita harus cermat mengatur belanja. Saya minta fokus pada belanja visi misi dan 57 rencana aksi agar janji politik kepada rakyat tetap terwujud,” ujar Dadang Supriatna di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026).
Sebagai tindak lanjut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) diperintahkan melakukan audit ketat terhadap seluruh usulan program. Program yang dinilai tidak selaras dengan visi misi Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb dipastikan akan dicoret.
Dana hasil efisiensi akan dialihkan untuk proyek strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti percepatan pembangunan RSUD Cimenyan serta perbaikan jalan dan jembatan.
“Belanja dinas yang tidak terlalu penting, coret saja. Alihkan untuk hal-hal mendesak,” tegas Dadang.
Selain pengetatan anggaran, Pemkab Bandung juga menargetkan percepatan penyerapan anggaran pada awal tahun. Dadang mematok realisasi minimal Rp 500 miliar pada Triwulan I 2026 guna mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Ia menambahkan, disiplin fiskal sebenarnya sudah diterapkan sejak tahun lalu. Meski banyak daerah di Jawa Barat mengalami kendala keuangan hingga gagal bayar pada 2025, Kabupaten Bandung disebut berhasil melewati tahun tersebut tanpa masalah.
“Berdasarkan evaluasi 2025, tidak terjadi gagal bayar di Pemkab Bandung. Ini menunjukkan komitmen tinggi dan disiplin seluruh ASN dalam mengawal belanja yang sudah disepakati,” katanya.
Dengan langkah efisiensi ini, Pemkab Bandung berharap roda pembangunan tetap berjalan meski kapasitas fiskal daerah sedang berada di bawah tekanan. (hab)
