YOGYAKARTA I RMN Indonesia
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Pemilu 2024 menjadi puncak dari kemenangan populisme otoriter yang dibangun secara bertahap di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di hadapan puluhan delegasi dari berbagai negara Asia dalam pembukaan CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Dalam keynote address bertajuk “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization”, Hasto mengingatkan bahaya menguatnya populisme otoriter terhadap masa depan demokrasi.
Menurut Hasto, populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk mendapatkan dukungan publik.
Namun, ketika berada dalam kekuasaan, praktik tersebut justru berpotensi menggerus institusi demokrasi.
“Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” kata Hasto di hadapan para delegasi.
Ia menilai dampak populisme otoriter tidak berhenti pada pelemahan institusi politik. Fenomena tersebut juga dapat menekan kebebasan pers dan menjauhkan proses penegakan hukum dari rasa keadilan.
Hasto kemudian menyinggung secara khusus dinamika demokrasi Indonesia, terutama pelaksanaan Pemilu 2024 yang disebutnya sebagai puncak kemenangan populisme otoriter yang telah dibangun secara bertahap.
Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan fungsi sebagai gatekeepers atau penjaga gerbang demokrasi.
Kondisi tersebut, lanjut dia, dapat membuka ruang bagi konsentrasi kekuasaan sekaligus membuat demokrasi semakin rentan terhadap kepentingan oligarki.
“Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat,” ujarnya.
Lima Agenda Memperkuat Demokrasi
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang disebutnya berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDI Perjuangan.
Pertama, Strategi Seluruh Lapisan Masyarakat (Whole-of-Society Strategy).
Kedua, Supremasi Hukum (Rule of Law).
Ketiga, Pelembagaan Partai Politik secara Substansial.
Keempat, Fasilitasi Pemikiran Kritis dan Penguatan Masyarakat Sipil.
Kelima, Demokrasi di Sektor Politik dan Ekonomi.
Hasto menegaskan demokrasi tidak boleh berhenti sebatas prosedur politik dan penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, demokratisasi juga harus menyentuh tata kelola ekonomi agar lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu,” tegasnya.
Ia menilai demokrasi yang sehat harus mampu memastikan rakyat memiliki ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan kritik, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum dan akses ekonomi yang adil.
Pada bagian akhir pidatonya, Hasto menayangkan video yang memuat gagasan Teori Pelembagaan Partai Pelopor (Avant-Garde Party Institutionalization).
Forum internasional tersebut diinisiasi Council of Asian Liberals and Democrats (CALD) bekerja sama dengan PDI Perjuangan dan Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia. Kegiatan itu diikuti puluhan delegasi dari berbagai negara di Asia.
Sejumlah politisi muda PDI Perjuangan turut hadir, antara lain Hanjaya Setiawan, Mohamad Guntur Romli, Trini Puspa, dan Rahma Nur Agnitya Charliyan.
Hadir pula jajaran DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan di wilayah Yogyakarta, termasuk Hasto Wardoyo dan Endah Subekti.(Agus).
