JAKARTA | RMN indonesia
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan bahwa negara harus hadir secara penuh dan menyeluruh dalam proses pemulihan Aceh pascabencana yang melanda wilayah tersebut bersama sejumlah provinsi lain pada akhir November 2025. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam kunjungan kerja di Aceh yang dipadukan dengan penyerahan bantuan dan silaturahmi dengan masyarakat serta pejabat daerah.
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga *melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
“Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” sambung Muzani, menegaskan bahwa keberpihakan nasional terhadap Aceh sebagai bagian dari kebangsaan Indonesia tidak boleh dikurangi.
Pernyataan itu diungkapkan saat pimpinan MPR RI menyerahkan bantuan bagi korban bencana di delapan kabupaten di Aceh di Kantor Pemerintah Provinsi Aceh. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Aceh akibat bencana besar.
Muzani menyampaikan bahwa Gubernur Aceh menggambarkan kondisi pascabencana sebagai “‘tsunami kedua’”, karena besarnya dampak sosial, ekonomi, dan kerusakan infrastruktur yang harus ditangani secara hati-hati dan terpadu.
Salah satu usulan penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan badan khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, serupa dengan yang dilakukan pascapribadi tsunami Aceh sebelumnya, guna mempercepat proses pemulihan dan mengatasi tantangan yang ada.
Muzani juga menyatakan bahwa seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapat respons positif dari pemerintah pusat. “Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” kata Muzani.
Dalam kesempatan itu, para pimpinan MPR RI menerima paparan dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh serta laporan dari Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian terkait perkembangan penanganan di lapangan.
Muzani menyampaikan apresiasi atas upaya dan kerja keras semua aparat yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menyatakan bahwa hampir 99 persen pasokan listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan.
Di bidang kesehatan, ujar Muzani, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus memastikan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan untuk masyarakat terdampak, termasuk dukungan terhadap layanan dasar kesehatan yang esensial.
Semua langkah tersebut, lanjut Muzani, dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo, yang memiliki tekad untuk membangun kembali Aceh secara menyeluruh bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Muzani juga menyinggung prioritas kebutuhan masyarakat di tengah tradisi lokal. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan untuk tradisi Meugang yang sudah mengakar kuat di masyarakat serta sebagai bagian dari persiapan menyambut Ramadan.
“Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan… Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu,” ujar Muzani.
Selain itu, ia mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan, seperti pelonggaran pembatasan bahan bakar minyak (BBM) melalui sistem barcode untuk mendukung operasional alat berat, serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang terdampak.
Sebagai bentuk kepedulian konkret, pimpinan MPR RI menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan kesehatan, serta 15.000 paket ibadah yang terdiri atas Al-Qur’an dan perlengkapan salat. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota terdampak bencana, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah (sebutan dua kali dalam laporan resmi), dan Bener Meriah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan,” ujar Muzani. “Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik,” imbuhnya.
Rangkaian kunjungan pimpinan MPR RI dimulai sejak tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, lalu disambut dengan tarian tradisional khas Aceh, Tari Ranup Lampuan, oleh sanggar budaya setempat.
Kehadiran pimpinan MPR RI di Tanah Rencong tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sebagai simbol persaudaraan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh bahwa meskipun bencana telah melukai raga dan kehidupan mereka, semangat kebangsaan tetap menyala kuat.
Dalam rombongan tersebut hadir pula sejumlah wakil ketua MPR RI, anggota fraksi MPR, serta pejabat negara dari berbagai lembaga, menunjukkan pentingnya sinergi nasional dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.(fj)
